Petugas menunggu kedatangan pesawat di Bandara Malikussaleh, Senin (5/9). Aset dan pengelola Bandara Malikussaleh di Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, akan diserahkan ke Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
ARMIADI/RAKYAT ACEH
KRUENG MANE(RA) – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tidak sangup kelola Bandara Malikussaleh di Kecamatan Muara Batu. Hal tersebut mengakibatkan, pendapatan serta pengeluaran setiap tahun tidak sebanding. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia akhirnya mengambil alih pengelolaan dan aset bandara. Kepala Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Utara, F. Badli membenarkan pengambil alihan tersebut.
“Suratnya sudah kita serahkan kepada Pak Sekda agar diteruskan kepada Pak Bupati untuk ditandatangani tentang penyerahan aset dan pengelola Bandara Malikussaleh ke Kementerian Perhubungan Republik Indonesia,”ucap F. Badli, Senin (5/9).
Ia menjelaskan, jika aset dan pengelolaan Bandara Malikussaleh sudah diserahkan Kementerian Perhubungan maka akan mendapatkan bantuan dana dari APBN tahun 2017. Baik itu untuk perluasan dan perpanjangan runway maupun bangunan utama bandara, termasuk ruang tunggu penumpang.
Menurutnya, jika mengandalkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Utara, untuk mengelola bandara sebagai jalur transportasi udara sangat tidak mungkin, anggaran yang dimiliki cukup terbatas. Sehingga diperlukan suntikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN). Seperti Bandar Udara Rembele, Kabupaten Bener Meriah dan Bandar Udara Meulaboh.
“Setiap tahun kita harus mengeluarkan dana sebesar Rp 1,2 miliar untuk pengelolaan Bandara Malikussaleh. Sedangkan pemasukan yang diterima sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak sebanding hanya Rp 600 juta,”jelasnya.
Selain itu, jelasnya, selama ini Bandaran Udara Malikussaleh melayani penumpang melalui maskapai penerbangan pesawat Wing Air terbang tiga kali dalam seminggu, sejak tahun 2010 lalu. Sedangkan pesawat Garuda Indonesia terbang setiap hari, sejak 2015 lalu hingga sekarang. (arm/msi/mai)
