Menu

Mode Gelap
Korban Erupsi Gunung Marapi Ditemukan 1,5 Km dari Kawah Cak Imin Resmikan Posko Pemenangan Musannif bin Sanusi (MBS) Perangkat Desa Sekitar Tambang Tantang Asisten Pemerintahan dan Dewan Lihat Objektif Rekrutmen Pekerja PT AMM Golkar Aceh Peringati Maulid Nabi dan Gelar TOT bagi Saksi Pemilu Ratusan Masyarakat Gurah Peukan Bada Juga Rasakan Manfaat Pasar Murah

UTAMA · 20 Sep 2016 05:29 WIB ·

KPK Sosialisai LHKPN


 KPK Sosialisai LHKPN Perbesar

 

BANDA ACEH (RA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sosialisasikan pengisian formulir LHKPN terhadap bakal calon kepala daerah provinsi Aceh di gedung KIP Aceh, Senin (19/9). Rapat koordinasi LHKPN dihadiri beberapa bakal calon gubenur Aceh dan wakil gubernur Aceh, bupati dan wakil bupati, walikota dan walikota 2017 dari berbagai kabupaten/kota yang akan bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Februari mendatang.

Petugas KPK dari Direktorat Pemeriksaan dan Pelaporan LHKPN perwakilan KPK RI, Harun Hidayat menyampaikan penyerahan LKHPN merupakan salah satu syarat untuk mendaftar bagi para calon kepala daerah yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

Harun menyebut formulir LHKPN bisa download di situs web www.kpk.go.id yang berbentuk excel dan PDF. Kemudian formulir tersebut diisi dan semua persyaratannya harus dilengkapi.

“Tim KPK hadir selama satu minggu di Aceh agar penyerahan berkas LHKPN dapat diserahkan langsung kepada kami. Hari ini di KIP, Selasa kami tidak buka, Rabu, Kamis, dan Jumat kami buka klinik diantara dua instansi yaitu Inspektorat Aceh dan dinas BKPP Aceh,” ujar Harun kepada wartawan.

Selain itu, kata Harun, klinik tersebut juga dapat digunakan siapapun termasuk anggota DPRK kabupaten/kota di Aceh dan DPRA yang saat ini belum melaporkan harta kekayaan.
Harun Hidayat menambahkan dalam dokumen LKHPN terdapat kelengkapan dokumen wajib dan tidak wajib. Dokumen wajib seperti fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Kartu Tanda penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) saat melaporkan formulir LKHPN ke KPK. Kemudian harta yang harus dilaporkan berupa harta bergerak meliputi mobil, sepeda motor, dan usaha perkebunan. Kemudian harta tidak bergerak tanah, bangunan, hutang, tabungan, dan surat berharga.

“Apabila dokumen yang wajib ternyata tidak dibawa boleh diganti dengan surat pernyataan sementara menggantikan dokumen wajib itu tadi, namun juga ditambahkan klausul akan siap melengkapi fotocopy tersebut,” sebutnya.

Setelah diserahkan, maka KPK akan verifikasi laporan LKHPN tersebut, setelah dinyatakan lengkap, tanda terima baru akan diberikan. Tanda terima tersebut akan digunakan bakal calon kepala daerah untuk mendaftar ke KIP Aceh.

Dalam forum tersebut, bakal calon (balon) Bupati Aceh Barat jalur independen Fuad Hadi sempat memprotes dan meminta dispensasi agar pengurusan LKPHN diperpanjang, mengingat jadwal pendaftaran yang singkat dan disibukkan dengan berbagai tes kesehatan yang harus dijalankan, namun KIP Aceh dengan tegas menyatakan jadwal pendaftaran sudah ditetapkan dan tidak dapat digugat lagi. (mag-69/mai)

Artikel ini telah dibaca 3 kali

badge-check

Penulis

Comments are closed.

Baca Lainnya

Danrem Lilawangsa Intruksikan Kodim Aceh Utara Bangun Dapur Umum 

20 July 2024 - 20:30 WIB

Wakaf Uang Sumber Dana yang Stabil

20 July 2024 - 19:05 WIB

Waqeefa Menyuplai Air Bersih Gelombang Kedua 169.000 Liter di Kecamatan Lhoknga

20 July 2024 - 14:31 WIB

Kapolda Aceh Launching Layanan Penerbitan SIM C1 di Satpas Prototype Polres Pidie Jaya

20 July 2024 - 09:54 WIB

Said Mulyadi Terima SK Sebagai Cabup Dari NasDem

20 July 2024 - 06:08 WIB

Tiga Pelaku Perdagangan Satwa Dilindungi Ditangkap

19 July 2024 - 21:34 WIB

Trending di UTAMA