Soedarmo Resmi Jabat Plt Gubernur

JAKARTA (RA) – Gubernur Aceh Zaini Abdullah, resmi digantikan Plt Mayjen (Purn) Soedarmo, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Seperti diketahui, Zaini kembali ikut Pilkada mendatang dan harus mengambil cuti kampanye.

Pengukuhan Plt Mayjen (Purn) Soedarmo, secara resmi dilakukan dengan penyematan tanda pangkat, penyerahan nota pengantar tugas dan Gubernur Zaini di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (27/10).

Soedarmo mulai bertugas sejak 28 Oktober 2016 hingga 11 Januari 2017. Pengukuhan Plt Gubernur Aceh bersamaan dengan dua pejabat Eselon I lainnya untuk Plt Bangka Belitung dan Gorontalo. Selain Soedarmo, juga dilantik Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Yuswandi Temenggung sebagai Plt Gubernur Bangka Belitung dan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Zudan Arief Fakrullah sebagai Plt Gubernur Gorontalo.

“Ini tugas berat, awasi dan cermati gelagat dinamika perkembangan (menghadapi pelaksanaan Pilkada,red),” ujar Tjahjo dalam sambutannya, usai pengukuhan Plt Gubernur Aceh, Babel dan Gorontalo.

Sepanjang Oktober-November, Tjahjo meminta ketiga Plt gubernur tersebut segera melaksanakan tugas dengan menjabarkan skala prioritas nasional menjadi program daerah.

“Kemudian, memperkuat urusan daerah pada pelayanan publik. Susun rancangan APBD 2017 bersama DPRD, mendorong daya saing daerah, permudah perizinan dan berantas pungutan liar (pungli),” ujar Tjahjo.

Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini juga mengingatkan para Plt gubernur, melanjutkan program yang dicanangkan para kepala daerah yang tengah menjalani cuti, untuk kampanye pada pelaksanaan Pilkada.

“Dengan begitu, ada kesinambungan dan perencanaan. Dalam rangka persiapan, bangun komunikasi politik anggaran bersama DPRD cegah penyimpangan anggaran,” ujar Tjahjo.

Dalam kesempatan tersebut, Tjahjo juga ingatkan para Plt kepala daerah meminta izinnya dalam mengambil kebijakan. Hal itu juga berlaku, bila Plt ingin mengantikan staf daerah.

“Iya, semua izin saya. Kalau menyangkut ada mengganti staf, mau mengubah kebijakan harus izin saya. Karena itu adalah tanggung jawab saya sebagai Mendagri,” ujar Tjahjo, usai pertemuan dengan wartawan terkait dua tahun pemerintahan Jokowi-JK. (jpnn/mai)