AKSI LEGALITAS: Mahasiswi dari Badan Eksekutif (BEM) Akper Teungku Fakinah Banda Aceh, menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR Aceh, Jumat (11/11). ISHAK MUTIARA/RAKYAT ACEH

BANDA ACEH (RA) – Puluhan mahasiswa Akademi Keperawatan (Akper) Teuku Fakinah, Banda Aceh, menggelar aksi damai di kantor Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh dan DPR Aceh, Jumat (11/11).
Aksi itu dilakukan untuk menolak putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan Muhammad Suratno atas Ketua Umum dan Pembina Yayasan Tengku Fakinah, Siti Maryam, yang dinilai cacat hukum.
Dalam aksi itu, Kordinator Lapangan, Amrinul Hasan mengatakan, keputusan Mahkamah Agung merugikan mereka sebagai mahasiswa. Selain itu juga bertentangan dengan Undang-undang Yayasan serta Dikti (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi).
“Sejak panitera pengadilan melaksanakan eksekusi sesuai perintah pengadilan 11 Oktober lalu, kampus kami menjadi kawasan yang tidak nyaman dalam proses belajar-mengajar, karena kampus dijaga aparat keamanan dan banyak yang datang menanayakan hal tersebut,” katanya.
Menurut Amrinul Hasan, aksi ini didasari putusan Makamah Agung RI No. 2502 K/pdt/2014, yang dinilai mengangkangi undang-undang. Mereka juga mengecam eksekusi yang dilakukan PN Banda Aceh.
Lebih lanjut dikatakannya, sejak adanya eksekusi, proses belajar-mengajar mereka menjadi terganggu karena banyak orang tak dikenal yang yang datang memberi pemahaman kepada mereka terkait putusan MA tersebut.
“Padahal kami sedang belajar dan tidak tahu apa-apa soal itu, sehingga jadwal belajar kami jadi terhambat. Ini efek terbesar yang kami rasa, kami jadi merasa takut,” kata Amrinul.
Kondisi inilah yang membuat mahasiswa melakukan aksi mereka, meminta pengadilan untuk adil dalam menangani perkara ini.
Dalam aksi ini, mahasiswa diterima Humas Pengadilan Negeri Banda Aceh, Drs. Eddy Sutrisno, yang juga menyerahkan berkas putusan pengadilan yang memenangkan gugatan Muhammad Suratno, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit dan Direktur Akper Tengku Fakinah.
Dari PN Banda Aceh, mahasiswa melanjutkan aksinya ke gedung DPRA. Di depan gerbang halaman gedung wakil rakyat ini, mereka menyampaikan tuntutan yang sama, meminta anggota dewan peduli terhadap masalah kampus mereka.
Karena, menurut pengunjukrasa, kampus mereka tak lagi nyaman karena tengah menghadapi persoalan yang menyebabkan mereka tidak nyaman dalam melanjutkan studinya di sekolah tinggi keperawatan.
“Pasalnya Mahkamah Agung telah menetapkan direktur yang baru, dan penetapan itu dinilai melanggar peraturan Pendidikan Tinggi (Dikti), sedangkan direktur yang baru membawa konflik bagi kampu,” kata Amrinul Hasan.
Namun ketika tiba di DPRA mahasiswa ini tidak diizinkan masuk ke halaman gedung dewan oleh aparat ke[olisian. Alasannya karena mereka tak memiliki Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) sebelumnya pada pihak dewan.
Karena tak dibukakan gerbang, mahasiswa sempat memanjat dan menggoyang-goyangkan pintu gerbang kantor DPRA.
Koordinator Aksi, Amrinul Hasan menilai, DPRA tidak mampu dan tak adil terhadap mereka. Pasalnya banyak mahasiswa lain yang melakukan aksi dan juga tidak mempunyai STTP tapi diizinkan masuk ke dalam perkarangan untuk berorasi.
“Kemarin, yang lain juga tak ada STTP tapi diizinkan masuk, kenapa kami tidak, kami juga rakyat Aceh,” katanya.
Hingga akhirnya dengan penuh kekecewaan, mereka membubarkan diri secara tertib. Namun mahasiswa berjanji akan kembali turun dengan jumlah yang lebih banyak.
Seperti diberitakan sebelumnya, mahasiswa Akademi Keperawatan (Akper) Tengku Fakinah menggembok akses masuk ke ruang belajar kampus mereka di Jalan Sudirman, Banda Aceh, Senin (7/11), karena persoalan interen di dalam. (ibi/mag-71/ara)