Operasi Militer Myanmar Harus Dihentikan

LANGSA (RA) – Jaringan HAM Burma (BHRM) dan Yayasan Geutanyoe meminta Pemerintah RI mendesak Myanmar menghentikan operasi militer terhadap Rohingya.

Desakan tersebut disampaikan Internasional Direktur Yayasan Geutanyoe, Lilianne Fan dan Direktur Eksekutif Burma Human Rights Network (BHRN), Kyaw Win, saat temu pers, Senin, (21/11).
Kedua lembaga ini, menyatakan tindakan militer Myanmar melakukan pembunuhan dan kekerasan terhadap warga sipil Rohingya merupakan perbuatan yang melanggar konvensi Jenewa. Selain itu, langgar konvensi hak-hak anak serta dan konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. “Perbuatan itu upaya genoside yang dilakukan pemerintah Myanmar,” ujar Direktur Executive BHRN, Kyaw Win.

Menurutnya, Indonesia pantas mendesak Myanmar sebab memiliki pengaruh besar di Asia. Jika Indonesia angkat bicara maka secara pasti negara lain akan ikut.

“Kami hanya berharap operasi militer terhadap Rohingya segera dihentikan,” ujar Kyaw Win melalui penerjemahnya, Zefri.
Sekedar informasi terkini, di wilayah Mangdow dan Budidow di utara telah terjadi peperangan antara Rohingya dengan militer Myanmar. Akibat ini membuat warga yang ada di sana sekitar 300 ribu orang terkurung dengan kondisi sangat mengerikan.

Mareka dikepung, dan bila mencoba melarikan diri langsung ditembak mati. Jika mareka perempuan maka diperkosa terlebih dahulu baru dibunuh. Awal operasi militer itu, hanya untuk mengejar sebagian kecill militan Rohingya yang mulai bangkit akibat diskriminasi pemerintah Myanmar.

“Mereka diburu dengan memakai senjata alat berat bahkan juga menyerang dari udara. Akibat hal tersebut anak-anak dan perempuan yang paling menderita,” sebutnya.

Ia juga menyebutkan, lembaga kemanusian dilarang masuk ke lokasi tersebut. Sejak 9 oktober lalu, sampai sekarang mereka yang terkepung sudah mulai menderita kurang gizi dan diserang penyakit.

“Dan yang lebih parah lagi mareka tidak tahu sakit apa yang sedang diderita, hal ini karena tidak bisa ke dokter terutama kaum anak-anak dan perempuan,” Ujar Kyan Win.
Ia memastikan, tiadak ada lembaga kemanusian yang berhasil masuk memberikan bantuan kemanusian, termasuk PBB. “Hanya sekali WFP masuk, itu pun tak bisa suplai bantuan sebab semuanya diambil militer Myanmar,” sebutnya.

BHRN terus berupaya melakukan monitoring, kumpulkan bukti, membuat laporan dan per rilis serta kampanye bahkan kejahatan kemanusian sangat parah sedang terjadi di Myanmar.
“Kita fokus pada kejahatan perang militer Myanmar, bahkan para akademisi di sana mengatakan telah terjadi genoside di Myanmar,” ujarnya lagi.

Membakar rumah, memperkosa wanita, dan membunuh sudah menjadi kegiatan sehari-hari bagi militer di sana.
Berbagai cara dilakukan militer Myanmar untuk membunuh warga, salah satunya dengan memaksa mereka mengaku teroris dan visualkan pernyataan tersebut. Selanjutnya baru dibunuh, jangankan manusia binatang ternak dibakar.

“Dan bila kejadian ini berlanjut dalam jangka lima bulan ke depan semua etnis Rohingya yang terkepung tersebut akan mati,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Internasional Yayasan Geutanyoe, Liliane Fan, juga menyatakan hal serupa. Ia meminta pemerintah Indonesia untuk menekan pemerintah Myanmar agar segara membuka akses kemanusian di daerah-daerah di bawah operasi mileter di Rakhine.

Selanjutnya, mendesak pemerintah Myanmar untuk mengatasi akar penyebab krisis di Rakhine, termasuk memperjelas status tanpa kewarganegaraan dari minoritas Rohingya dan penolakan sistematis hak asasi manusia.
“Kami juga menyerukan Sekretaris Jenderal ASEAN, dalam kapasitasnya sebagai koordinator ASEAN untuk terlibat dalam diplomasi kemanusiaan dengan pemerintah Myanmar,” tegasnya.

Ia juga mendesak pemerintah Indonesia mengambil inisiatif dan mengajak negara anggota ASEAN lainya, mempersiapkan penanganan kemungkinan terjadinya arus pengungsian baru keluar dari negara bagian Rakhine. “Sebagai akibat eskalasi konflik yang meningkat. BHRN dan yayasan Geutanyoe menyerukan pada masyarakat Rohingya di seluruh dunia untuk menolak kekerasan,” ujar Lilian. (ris/mai)