ANTRIAN: Warga mengantri mengurus administrasi kependudukan, seperti e-KTP, KK, Akta kelahiran dan lainnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Aceh Utara, Minggu (27/11). ARMIADI/RAKYAT ACEH

ACEH UTARA (RA) – Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri gagal melakukan pengadaan blangko e-KTP dalam APBN-P tahun 2016. Akibatnya, blangko pembuatan e-KTP untuk daerah-daerah di Indonesia terjadi kekosongan.

Hal itu seperti yang dialami warga di Kabupaten Aceh Utara, terjadi kekurangan blanko e-KTP yang dibutuhkan mencapai 12 ribu keping. “Informasi awal dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, untuk pengadaan blangko itu diterima oleh daerah pada akhir Nobember 2016, tapi informasi terakhir blangko tidak tersedia dalam tahun 2016, karena gagal tender dalam APBN-P,”ucap Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Utara, Muhammad Zulfhadli, kepada Rakyat Aceh, kemarin.

Dia mengatakan, langkah antisipasi sesuai dengan surat dari Mendagri, maka disuruh keluarkan surat keterangan sebagai pengganti e-KTP kepada masyarakat. “Surat keterangan itu sama berlaku seperti e-KTP, Cuma bentuknya saja yang berbeda,”jelasnya.

Untuk itu, dia meminta kepada seluruh masyarakat Aceh Utara, yang belum memiliki e-KTP dapat segera melakukan perekaman ke kantor Disdukcapil Aceh Utara. “ Data kita masih ada 31 ribu warga sampai saat ini belum mengurus e-KTP. Kalau hingga akhir tahun 2016 ini tidak melakukan perekaman, maka yang bersangkutan tidak memiliki indetitas kependudukan, karena KTP lama tidak berlaku lagi,”cetusnya. (arm/min)