Menu

Mode Gelap
Korban Erupsi Gunung Marapi Ditemukan 1,5 Km dari Kawah Cak Imin Resmikan Posko Pemenangan Musannif bin Sanusi (MBS) Perangkat Desa Sekitar Tambang Tantang Asisten Pemerintahan dan Dewan Lihat Objektif Rekrutmen Pekerja PT AMM Golkar Aceh Peringati Maulid Nabi dan Gelar TOT bagi Saksi Pemilu Ratusan Masyarakat Gurah Peukan Bada Juga Rasakan Manfaat Pasar Murah

DAERAH · 30 Nov 2016 06:27 WIB ·

Lima Peran DPRA Sukseskan Pilkada


 Lima Peran DPRA Sukseskan Pilkada Perbesar

BANDA ACEH (RA) – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Abdullah Saleh, menyebutkan ada lima peran DPRA dalam penyelenggaraan Pilkada Aceh 2017.

“Ada lima peran DPRA dalam mendukung pelaksanaan Pilkada serantak di Aceh,” kata Abdullah Saleh saat rapat koordinasi Kependudukan Dalam Rangka Mendukung Tahapan Pilkada Serantak Aceh di Aula Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Selasa (29/11).

Pertama, kata dia, DPRA memiliki peran dalam rangka pembentukan regulasi, yakni menyempurnakan Qanun tentang penyelenggaraan Pilkada Aceh dengan melakukan revisi Qanun 7 Tahun 2007.

“Qanun ini secara spesifik mengatur tentang pembentukan, tugas dan fungsi KIP. Serta mengatur ranah pengawasan pelaksanaan Pemilu legislatif dan Pemilu presiden oleh Bawaslu,” katanya.

Peran kedua ialah merekrut dan membentuk penyelenggara Pilkada Aceh, yaitu merekrut Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh.

“Anggota KIP Aceh diusulkan DPRA dan ditetapkan KPU, serta diresmikan gubernur. Ini tertuang dalam Pasal 56 ayat 4 UU Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Aceh,” sebutnya.

Ia menambahkan, peran ketiga DPRA memberikan dukungan anggaran seluruh rangkaian penyelenggaraan Pilkada yang ditetapkan dalam APBA. Keempat, melakukan fungsi koordinasi dengan KIP Aceh, Pemerintah Aceh serta Kapolda Aceh.

“Ini dilakukan untuk membahas kesiapan pelaksanaan Pilkada sekaligus persiapan pengamanan oleh pihak kepolisian,” pungkasnya.

Sedangkan yang kelima, DPRA memiliki fungsi pengawasan seluruh rangkaian pelaksaan Pilkada agar dapat berjalan lancar. “Secara khusus ialah KIP Aceh
penyelenggara Pilkada harus melaporkan setiap kegiatan Pilkada kepada DPRA sesuai dengan ketentuan pasal 59 huruf c UUPA,” jelasnya.

Meskipun Aceh ditetapkan sebagai salah satu daerah paling rawan konflik di Indonesia, ia tetap optimis penyelenggaraan Pilkada di Aceh tetap aman dan lancar.
“Tergantung perspektif melihat kerawanan itu. Mamang Aceh adalah daerah bekas konflik, tapi kita berharap akan tetap aman, lancar dan kondusif,” harapnya. (mag-68/mai)

Artikel ini telah dibaca 2 kali

badge-check

Penulis

Comments are closed.

Baca Lainnya

Kodim 0102/Pidie Gelar Apel Gabungan dan Sidak Handphone Prajurit Cegah Judi Online

21 June 2024 - 14:23 WIB

Polisi Limpahkan Ibu dan Selingkuhan Kasus Pembunuhan Anak kepada Jaksa

20 June 2024 - 20:37 WIB

Bermain di Pantai Saat Libur Lebaran, Tiga Anak Terseret Arus Pantai Bantayan

19 June 2024 - 10:18 WIB

Dandim 0102/Pidie Serahkan Daging Kurban Kepada Anak Yatim, Fakir Miskin dan Warakawuri

18 June 2024 - 16:52 WIB

Rudapaksa Anak Dibawah Umur dan Sebarkan Foto Bugil, Oknum Guru Ngaji Ditangkap

14 June 2024 - 20:42 WIB

Babinsa Koramil Darul Kamal Bantu Pompanisasi untuk Sawah Penduduk

14 June 2024 - 18:23 WIB

Trending di DAERAH