Sabang Fair dan Jalan Gelap Gulita
SABANG – Akibat tidak adanya pembahasan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kota Perubahan (APBK-P) 2016 menimbulkan reaksi kecaman dari sejumlah tokoh masyarakat Kota Sabang.
Mereka menilai kehadiran Plt Walikota Sabang T Aznal Zahri belum menguasai kondisi Sabang secara utuh karena sengaja menolak pembahasan anggaran perubahan 2016, sehingga berdampak pada peresident buruk dan dinilai sangat memalukan Pemerintah Kota Sabang sendiri karena menunggak pembayaran listrik.
“Ironis sekali rasanya, Sabang yang dikenal sebagai kota wisata tapi listrik di sepanjang jalan pada mati karena tidak mampu membayar tagihan tunnggakan empat bulan.
Jadi wajar saja pihak PLN melakukan pemutusan listrik karena tunggakan sudah mencapai Rp 1,3 miliar. Namun apapun alasannya Plt Walikota selaku kepala daerah tetap bertanggung jawab dalam hal ini, kalau dikatakan Plt tidak ada kewenangan dalam membahas anggaran perubahan, bukan alasan, kenapa Plt Bupati seperti di Takengon berkenan melakukan pembahasan perubahan, kenapa di Sabang tidak,” ungkap sejumlah tokoh Parpol dan tokoh masyarakat Sabang yang tidak ingin namanya dipublikasi dengan alasan menghindari munculnya unsur politik yang dapat dimanfaatkan pihak tertentu.
Karenanya mereka minta Plt Walikota Sabang segera mencari solusi bagaimana cara lampu jalan dan taman dapat hidup kembali terutama di kawasan areal Sabang Fair kini gelap gulita.
Sehingga dikwatirkan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu kumpulnya para ABG untuk kebut-kebutan yang dapat membahayakan para pengendara. Namun, terutama sekali dengan kondisi yang gelap gulita secara tak langsung memberikan peluang atau kesempatan kawasan tersebut dijadikan sebagai ajang khalwat tempat berbuat mesum.
Apalagi menghadapi tahun baru 2017 arus kunjungan wisatawan ke Sabang dipastikan akan ramai dapat memberikan kesan buruk kepada para pengunjung dengan kondisi Sabang Fair yang sekarang gelap gulita.
Sementara Plt Walikota Sabang T Aznal Zahri saat dikomfirmasi membenarkan dirinya tidak mau membahas anggaran perubahan 2016 karena pembahasan anggaran itu menurut Permendagri tentang pengelolaan keuangan daerah tiga bulan sebelum berakhir anggaran.
Menurutnya, waktunya itu tidak mungkin lagi karena sudah mau memasuki bulan Desember, karena tiga bulan dimaksud adalah pengesahannya bukan pembahasan.
“Di Provinsi juga tidak ada perubahan anggaran, jadi kita fokus untuk APBK 2017 saja,
Sebenarnya perencanaan Pemerintah daerah pada anggaran 2016 itu salah, seharusnya perencanaan sudah bisa diprediksi berapa anggarannya, sebab itu masuk dalam belanja wajib seperti gaji pegawai, masak bulan Agustus sudah tidak ada lagi uang.
Mengenai listrik diputus, nanti kita panggil pihak PLN minta bantu untuk dihidupkan kembali dan tahun 2017 tetap kita bayar semua tunggakan itu,” ujarnya. (han)
