Tandatangani Akta Kelahiran dalam Rutan

DPRK Minta Pemkab Tunjuk Pejabat Sementara

TAPAKTUAN (RA) – Sejak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Aceh Selatan, berstatus tersangka ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Tapaktuan, proses penandatanganan akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) berlangsung di tahanan.

Kepala Bidang (Kabid) Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Aceh Selatan, Drs Iwan Masdi membenarkan itu. Kondisi ini terjadi sehubungan Kepala dinas sedang dalam proses hukum atas kasus pengadaan tanah pembangunan Terminal Tipe C Labuhanhaji.

“Sejak bapak Kadis ditahan Kejaksaan Negeri Tapaktuan tanggal 15 November 2016, proses penandatanganan akta kelahiran dan KK harus ke Rutan Tapaktuan. Dalam satu hari harus dua kali ke sana, yaitu pukul 11.00 dan 15.00 WIB. Situasi ini sudah kita laporkan pada pimpinan daerah,” ujar Iwan Masdi, Kamis (1/12).

Terkait perkembangan dan fenomena tersebut, anggota DPRK Aceh Selatan, Alja Yusnadi, STP meminta pemerintah daerah mencari solusi agar pelayanan masyarakat tidak terganggu, sembari menunggu kelanjutan proses hukum hingga ingkrah.

“Kami mendesak Pemkab Aceh Selatan segera mencari solusi, supaya kepentingan dan pelayanan masyarakat tidak terkendala. Kita akui, bahwa penetapan dan penunjukan pejabat di Disdukcapil harus mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri.

Namun, patut dipertimbangan searif-arifnya terhadap pelayanan dan kepentingan masyarakat,” tegas Alya Yusnadi.

Menurut anggota dewan dari PDI ini, walau belum bisa digantikan dengan pejabat baru akibat belum adanya putusan hukum. Setidaknya demi kelancaran pelayanan publik, ditunjuk pejabat pelaksana tugas (Plt) atau Pejabat Sementara (Pjs).

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Aceh Selatan, H Nasjuddin, SH mengaku pihaknya sedang mencari solusi terkait penahanan Kadisdukcapil, saudara Drs Tio Achriyat oleh Kejari Tapaktuan dalam kasus pengadaan tanah terminal Labuhanhaji.

“Berikan kami waktu, upaya kearah itu memang sedang dipikirkan dengan bijaksana untuk mencari solusi. Proses ini tidak semudah membalik telapak tangan karena berkaitan dengan kebijakan Kemendagri. Dalam waktu dekat, apa yang diharap dan disarankan segera terlaksana,” jawab Sekda singkat. (dir/mai)