BANDA ACEH (RA) – Puluhan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Aceh (ABA) menggelar aksi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Banda
Aceh, Jumat (2/12). Massa menuntut dan meminta DPRA agar melakukan pengawasan terhadap buruh asing yang ada di Aceh.
“Jangan sampai pekerja asing, keahliannya sama dengan orang lokal. Baiknya orang asing diperkerjakan yang memiliki keahlian di atas orang lokal untuk transfer teknologi dan keahlian,” kata koordinator aksi, Muhammad Arnif.
Muhammad menilai, selama ini pekerja asing yang bekerja di Aceh memiliki keahlian yang sama dengan lokal, sehingga perlu dilakukan pengawan lebih ketat dan selektif ketika mempekerjakan mereka.
Ia mengatakan, unjukrasa untuk menyampaikan aspirasi terkait persoalan buruh. Menurutnya, kondisi buruh di Aceh saat ini masih memprihatinkan, sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah, termasuk DPRA. “Soal pekerja outsoucing ini masih menjadi masalah. Sudah sepatutnya pemerintah untuk menghapus pekerja outsoucing,” katanya.
Sementara itu, Ketua ABA, Saifulmar menilai, hingga saat ini buruh masih jauh dari keadilan. Pihaknya menuntut dan akan memperjuangkan buruh dapat sejahtera. “Sekarang masih ada upah murah yang dilegalkan oleh pemerintah dengan mengeluarkan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan,” katanya.
Ia juga meminta pemerintah agar segera mencabut peraturan tersebut. Jika tidak dicabut pemerintah dinilai tidak peduli nasib buruh. “Buruh harusnya dilindungi secara hukum. Tetapi ini (buruh) diperlakukan seperti budak dengan sistem yang sekarang, terutama outsoucing,” ungkapya.
Para buruh yang melakukan aksi juga mengusung sejumlah bendera, poster, spanduk. Pada poster bertuliskan tuntutan. Jalannya aksi ini ketat kepolisian dan Satpol PP. (mag-68/mai)
