Lemparan Botol Warnai Penetapan DPT

MELERAI: Petugas Kepolisian melerai Azhari Tinambunan (baju putih, kacamata) pada rapat pleno penetapan DPT untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh di Media Center KIP Kota Subulussalam, Senin (5/12). KAYA ALIM/RAKYAT ACEH

SUBULUSSALAM (RA) – Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Subulussalam yang digelar di aula media center KIP setempat, diwarnai lemparan botol air mineral, Senin (5/12).

Saat KIP Kota Subulussalam menetapkan jumlah DPT untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, tiba-tiba terjadi pelemparan botol air mineral dari tim pemenangan salah satu kandidat gubernur.

Aksi ini muncul akibat perbandingan jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang ditetapkan pada 31 Oktober lalu mengalami penurunan dibandingkat dengan DPT. Dalam DPS sebelumnya berjumlah 52.697 pemilih, sedangkan dalam DPT yang ditetapkan kemarin berjumlah 51.636 pemilih atau berkurang 1,061 pemilih.

Terjadinya aksi pelemparan botol air mineral tersebut bermula saat tim pemenangan salah satu pasangan calon, Azhari Tinambunan mempertanyakan ketidaksinkronan data DPS dengan DPT, dan menilai KIP menganggap sepele terhadap pendataan di lapangan.

Azhari Tinambunan pun menuding pihak KIP makan gaji buta. Belum habis penbicaraan Azhari, Komisioner KIP, Irwanto Harahap langsung memotong dan mengatakan rapat tersebut bukan masalah gaji tapi masalah penetapan DPT.

Tak terima pembicaraannya dipotong, sontak Azhari langsung mengambil botol air mineral miliknya dan melemparkan ke arah meja Komisioner KIP. Beruntung lemparan itu tidak mengenai Komisioner KIP.

Aparat kepolisian yang bersiaga di lokasi tersebut langsung bergerak cepat untuk mengamankan Azhari Tinambunan.

“Tidak masuk akal. Tenggang satu bulan setelah DPS ditetapkan, 1.061 orang hilang dari DPT. Apa itu tidak namanya makan gaji buta karena sepele terhadap data?” kata Azhari Tinambunan.

Usai diamankan petugas dan rapat dihentikan sementara, rapat pleno dilanjutkan oleh Komisioner KIP. Ketua KIP Kota Subulussalam, Drs. Syarkawi Nur kepada Rakyat Aceh usai rapat pleno menjelaskan, kekurangan DPT dari DPS sebanyak 1.061 pemilih dikarenakan adanya warga memiliki KTP ganda, meninggal dunia dan pindah ke luar Kota Subulussalam.

“Sehingga secara otomatis data melalui sistem berkurang. Warga yang memiliki KTP ganda sudah jelas hanya satu dipergunakan, begitu juga warga yang sudah pindah dan meninggal dunia tidak mungkin kita masukkan ,” kata Syarkawi.

Syarkawi pun membantah pihaknya makan gaji buta seperti yang dituduhkan Azhari Tinambunan. Menurut Syarkawi, petugas PPK dan PPS di lapangan selama ini bekerja profesional.

“Kami bekerja tidak sembarangan, apalagi seperti yang dituduhkan Azhari, bahwa kami sepele dengan data, itu tidak benar karena ini menyangkut hak masyarakat untuk memilih,“ kata Syarkawi. (lim/ara)

Ket foto: Petugas kepolisian melerai Azhari Tinambunan (baju putih, kacamata) setelah melempar botol air meneral ke arah Komisioner KIP.