Ratusan Napi Tak Miliki Hak Suara

ilustrasi

LHOKSEUMAWE (RA)– Ratusan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A Lhokseumawe, terancam tidak bisa mengunakan hak pilihnya saat Pilkada 15 Februari 2017 mendatang.

Hal itu disampaikan Dedy Saputra, Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Lhokseumawe pada Rakyat Aceh, kemarin. Ia mengatakan, dari 379 narapidana yang sedang menjalani hukuman di lembaga tersebut, sebanyak 178 orang hak suara tidak bisa digunakan pada Pilkada. Baik pemilihan gubernur, wakil gubernur dan walikota/wakil walikota.

“Dari 379 narapidana diusulkan untuk menggunakan hak pilihnya. Hanya 201 yang bisa mengunakan hak pilih. Sementara 178 lainya tidak bisa, dikarenakan tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK),” jelas Dedi. Sedangkan, 201 nara pidana yang bisa mengunakan hak pilih setelah dilakukan verikasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan rekapitulasi daftar pemilih sementara KIP setempat, pada pemilihan Gubernur /wakil Gubernur Aceh dan Walikota Serta Wakil Walikota sebanyak 126.732 jiwa, jumlah laki- laki 61.963 dan perempuan 64.769 orang tersebar di empat kecamatan.

Berpotensi Ricuh

Sementara Syahrul, Sipir LP Klass II A Lhokseumawe, menjelaskan banyaknya narapidana yang tidak bisa mengunakan hak pilih dikhawatirkan berdampak terhadap munculnya kericuhahan para napi pada saat memberi hak suara.

“Banyaknya napi tidak bisa mengunakan hak pilih, kami khawatirkan berakibat menimbulkan kericuhan, disebabkan Narapidana yang fanatik salah satu calon namun tidak bisa mengunakan hak pilihnya,” jelas Syahrul.

Menurut Syahrul, ketiadaan NIK para napi itu disebabkan pada saat pelimpahan berkas data pada pihak sipir dari pengadilan tidak pernah dicantumkan NIK. Ia menyebutkan, jika narapidana yang tidak bisa memilih jumlahnya puluhan, pihaknya masih mampu mengendalikannya. (val/arm)