Sekretaris BPM kota Subulussalam, Syahpudin/Ist

BPM Ragukan Data BPS

SUBULUSSALAM (RA) – Badan Pusat Stastik (BPS) mencatat penduduk Kota Subulussalam yang masih hidup di bawah garis kemiskinan di tahun 2015 mencapai 15,250 jiwa atau 20,39 persen dari jumlah penduduk Kota Subulussalam.  Jika dibandingkan dari tahun 2014 angka kemiskinan hanya 19,71 jiwa atau mengalami kenaikan 0,67 persen.

“ ya benar tahun 2015 angka kemiskinan mengalami peningkatan dari tahun 2014. Tapi tidak terlalu tinggi hanya 0,67 persen “ kata Kepala BPS Kota Subulussalam, Ir. Faridah Usna, Selasa (6/12).

Pemicu kenaikan angka kemiskinan tersebut, kata Faridah, ditahun 2015 dampak dari turunnya harga tandan buah segar kelapa sawit yang mayoritas masyarakat Kota Subulussalam berpenghasilan disektor perkebunan dan pertanian “ sesuai data kami penghasilan masyarakat Kota Subulussalam mencapai 60 persen di sector perkebunan dan pertanian. Pada tahun 2015 lalu harga TBS kelapa sawit mengalami penurunan drastis sehingga berdampak peningkatan kemiskinan “ ujar Faridah.

BPS kata Farida memiliki ukuran untuk mensurvei angka kemiskinan, salah satunya adalah khusus survei macro atau yang disebut pengeluaran warga itu sendiri. Menurut Farida, angka 20,39 persen tersebut merupakan pendapatan perjiwa hanya berkisar Rp 224 ribu perbulannya dan dengan pendapatan tersebut dikategorikan masyarakat miskin “ jika pendapatannya diatas angka tersebut maka tidak dikatakan miskin “ sebut Faridah.

Masih menurut Faridah, meski angka kemiskinan sedikiti meningkat, tapi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2015 mengalami penurunan. Ditahun 2014 angka pengangguran berkisar 8,55 persen sedangkan ditahun 2015 menurun menjadi 8,24 atau turun 0,31 persen.

BPM RAGUKAN DATA BPS

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Subulussalam, Syahpudin, mengaku meragukan data yang direlis BPS dengan menyebutkan angka kemiskinan di Kota Subulussalam meningkat dari tahun sebelumnya. Syahpuddin menjelaskan, ditahun 2015 pemerintah telah mengucurkan Anggaran untuk seluruh Desa di Kota Subulussalam sebesar Rp 54,4 Milyar dan logikanya semakin banyaknya dana yang bergerak dan berputar disekitaran Kota Subulussalam menjadikan nilai pendapatan dan bertambahnya roda ekonomi disebuah tempat.

“ apakah dana desa sebesar itu tidak ada pengaruhnya terhadap pengurangan angka kemiskinan, dan bagaimana konsep kemiskinan itu versi BPS Subulussalam dan ketajaman kemiskinan itu sendiri serta sistematika BPS dalam pelaksanaan sensus tersebut? Apakah dana desa itu bocor keseluruhannya keluar daerah “ Kata Syahpuddin.

Syahpudin membanding ditahun sebelumnya yang diketahui dana untuk Desa belum ada tetapi angka kemiskinan di Kota Subulussalam dari tahun 2010 – 2014 trendnya menurun, rata-rata satu persen dalam setiap tahunnya “ jelas, saya meragukan data BPS terkait kenaikan angka kemiskinan ditahun 2015 lalu “ katanya (lim)