YARA : Walikota Jangan Tutup Mata
SUBULUSSALAM (RA) – Angka kemiskinan di Kota Subulussalam semakin meningkat membuat banyak pihak meragukan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga pusat yang ada di daerah itu.
Namun, beda dengan versi Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Kota Subulussalam, Edi Sahputra Bako. Menurut Edi, data dirilis BPS tersebut tentunya sangat akurat dan tidak perlu diragukan. Yang mesti diragukan kata Edi, program Pemerintah setempat dinilai banyak tidak tepat sasaran sehinga menimbulkan angka kemiskinan semakin tinggi di Negeri Sada Kata julukan Kota Subulussalam itu.
“Data BPS tentang meningkatnya angka kemiskinan di Kota Subulussalam merupakan hal sangat serius. Walikota jangan tutup mata. Hal ini menjadi bahan penting bagi pemerintah mengevaluasi seluruh kebijakan dan program diterapkan. Apakah uang rakyat begitu besar sudah tepat sasaran penggunaannya atau tidak, sehingga penggunaan uang rakyat tidak terkesan asal habis dan menguntungkan pihak pejabat saja “ kata Edi kepada rakyataceh, Kamis (8/12).
Menurut Edi, meningkatnya angka kemiskinan seperti diberitaka Rakyat Aceh sebelumnya, merupakan tugas penting pihak eksekutif dan legislatif. Data BPS sangat relevan dan sangat wajar bila angka kemiskinan meningkat. BPS, sebut Edi saat melakukan pendataan menggunakan rumus nasional dan itu tidak perlu diragukan
“Kami melihat selama ini program dilakukan pemerintah Kota Subulussalam dibidang ekonomi tidak tersentuh sama sekali, seperti usaha kecil menengah, dan industri rumah tangga lainnya. Begitu juga penggunaan dana desa begitu besar, program pemberdayaan masyarakat sangat minim. Hal ini terjadi akibat lemahnya kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Subulussalam yang tidak mampu mengarahkan para aparatur desa untuk bijak dalam penggunaan dana desa,” ujar Edi.
Salah satu bukti ketidaktahuan pemerintah adalah banyaknya rumah bantuan dibangun pemerintah tapi tidak dihuni “Ini membuktikan mendapatkan rumah bantuan itu tidak tepat sasaran. Coba diberikan kepada masyarakat miskin yang belum memiliki rumah pasti dihuni “ sebut Edi.
Sebelumnya, Sekretaris BPM Kota Subulussalam, Syahpudin mengaku ragu dengan data BPS yang menyebut angka kemiskinan di Kota Subulussalam tahun 2015 meningkat menjadi 20,39 persen dari tahun 2014 yang hanya 19,79 persen atau naik 0,6 persen.
Alasan Syahpudin meragukan data BPS itu dikarenakan ditahun 2015 dimana tahun perdana pemerintah mengucurkan dana untuk seluruh Desa di Kota Subulussalam sebesar Rp 54,4 Milyar. Logikanya menurut Syahpudin, semakin banyak dana yang bergerak dan berputar disebuah tempat menjadikan nilai pendapatan bertambah dan roda perekonomian menjadi lebih baik. (lim/min)
