SIGLI (RA) – Pemerintah pusat anggarkan lebih dari Rp1,13 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Pidie, Pidie Jaya dan Bireun, usai gempa 7 Desember lalu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan prioritaskan pembangunan rumah warga.
Hal tersebut disampaikan Deputi Rehab Rekon BNPB Pusat, Ir Harmensyah saat rapat koordinasi pembahasan Rencana Aksi (Renaksi) di aula gedung Bappeda, Kabupaten Pidie, Senin (19/12). Turut hadir rapat, Plt. Bupati Pidie, Munawar A Djalil, Wakil Bupati Pidie Jaya, Said Mulyadi, dan Plt. Bupati Bireun, Ir Mukhtar M.Si, serta dinas-dinas terkait pembangunan paska gempa Aceh.
Harmensyah menjelaskan, data sementara kerusakan gempa Aceh senilai Rp 1,854 triliun. Jumlah itu mencakup lima sektor, diantaranya kerusakan pemukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial dan lintas sektor. Sementara kebutuhan yang disiapkan pemerintah pusat sekitar Rp 1,13 triliun.
Menurutnya, prioritas pembangunan utama rumah penduduk yang mengalami rusak berat dan rusak,hal itu sesuai dengan intruksi presiden Joko Widodo, pada BNPB.
“Sesuai dengan perintah presiden, prioritas pembangunan pada rumah warga, setelah itu sekolah dan rumah ibadah,” terangnya.
Pembangunan akan dilaksanakan dalam waktu secepatnya, itu juga sesuai perintah presiden setelah melihat langsung kondisi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal. BNPB juga diperintahkan untuk serius menyusun rencana aksi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Masa tanggap darurat juga akan diperpanjang dari darurat menjadi transisi darurat. Alasannya, masih banyak urusan penting dengan pengungsian dan pembangunan infrastruktur penting lainnya seperti rumah sekolah.
“Ya besok berakhir masa tanggap darurat, tapi akan diperpanjang lagi, menjadi transisi darurat, karena masih ada urusan dengan pengungsi dan gedung penting seperti sekolah, yang harus ditanggapi secara darurat,” jelas Harmensyah pada Rakyat Aceh. (zia/mai)
