Pembahasan RAPBA Molor

PROLEGA: Plt. Gubernur Aceh, Soedarmo (kiri) dan Ketua DPRA, Muharuddin (kanan) menerima laporan dari Ketua Banleg, Iskandar Usman (tengah) pada rapat prioritas (prolega) 2017 di gedung DPRA, Banda Aceh, Senin (19/12). ISHAK MUTIARA/RAKYAT ACEH

BANDA ACEH (RA)- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Muharuddin, mengundang seluruh unsur pimpinan DPRA, membahas persiapan penyerahan Dokumen Kebijakan Umum APBA dan Prioritas, Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBA Tahun 2017 yang dinilai masih molor.

Ia memimpin langsung rapat di ruang kerjanya, diikuti Wakil Ketua DPRA dan seluruh Ketua Komisi serta Ketua Fraksi.

Selain itu turut pula dibahas dalam rapat, persiapan DPRA bersama Sekretariat DPRA terkait Agenda Rapat Badan Anggaran untuk percepatan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (RAPBA).

Usai rapat tertutup itu, Muharuddin menjelaskan masih molornya pembahasan RAPBA diakibatkan padatnya agenda Desember. “Bulan Desember dihadapkan dengan penyempurnaan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Aceh yang baru, harus disesuaikan pada pertengahan Desember kemudian baru diparipurnakan,” jelasnya.

Tim Bangar akan membahas secara rinci dan detil untuk disahkan dalam waktu dekat. DPRA juga akan segera menyelesaikan pembahasan RAPBA 2017 bersama Kepala SKPA yang definitif sesuai Qanun SOTK yang baru.

“Mudah-mudahan ini segera diselesaikan terkait SOTK dan dokumen KUA-PPAS segera diserahkan pada DPRA agar bisa kita bahas segera, karena kita sudah menunggu penyerahan KUA-KPPAS-nya dari pihak eksekutif,” kata Muharuddin.

Ia menegaskan pembahasan RAPBA 2017 juga sangat tergantung pada Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA). Ia berharap saat penyerahan, tim TAPA langsung mempresentasikan struktur maupun kompetensi KUA-PPAS tersebut. “Seperti terkait dengan pengalihan pendidikan dari Kabupaten/kota ke Provinsi yang tentunya membutuhkan anggaran yang cukup besar hingga Rp600 miliar,” sebutnya.

Muharuddin menjelaskan sesuai Undang-undang untuk pendidikan minimal 10 persen APBA, jumlah itu dinilainya sangat menguras APBA.

“Terkait dengan persoalan-persoalan lain nantinya akan terlihat ketika Tim TAPA mempresentasikannya, kemudian langkah selanjutnya seperti apa yang akan diputuskan”. jelas Muharuddin
Sementara Plt Gubernur Aceh Soedarmo, memastikan pada 30 Desember sudah selesai dilakukan pembahasan,”Kita tinggal singgkronisasi saja, Isya Allah segera akan dilakukan pembahasan,” tuturnya.

Ia memperjelas, keterlambatan bukan disebabkan terlambatnya diserahkan KUA PPAS eksekutif, melainkan ada persoalan SOTK yang harus disesuaikan.

“Semua provinsi dan kebijakan itu ada di Mendagri. Artinya kalau SOTK belum diselesaikan, RAPBA ini belum bisa diserahkan. Insya Allah itu sudah diselesaikan,” sebutnya.(mag-71/mai)