APBA Molor Akibat Komunikasi Kurang Baik

ILUSTRASI

BANDA ACEH (RA) – Komunikasi yang baik antara Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menjadi kunci utama agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2017 yang molor bisa segera disahkan.

Hal ini disampaikan Pengamat Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, Effendi Hasan.

“Eksekutif dan legislatif itu satu bagian dan satu kesatuan. Pergub APBA seharusnya tidak perlu terjadi. Karena bisa dikomunikasikan dengan baik antara kedua lembaga,” kata Effendi, Rabu malam (4/1).

Effendi menilai, kedua belah pihak sama-sama memiliki dan mengedepakan kepentingan masing-masing dengan beragam alasan yang dibangun. Seharusnya mereka harus memikirkan kepentingan dan kemaslahatan masyarakat banyak.

“Saya melihat masih ada alasan-alasan yang dibangun kedua belah pihak. Jadi sama-sama punya kepentingan,” ungkapnya.

Eksekutif misalnya, sambung Effendi, memiliki alasan untuk membuat Pergub APBA demi kepentingan masyarakat Aceh. Sema hal dengan legislatif yang juga punya alasan, semisal mengakomodir program-program yang disampaikan masyarakat, khususnya daerah pemilihannya (Dapil).

“Eksekutif Pergub untuk kepentingan rakyat atau masyarakat Aceh. Legislatif juga punya banyak program-program yang disampaikan masyarakat, terutama daerah pemilihan mereka. Seharusnya, sebelum itu terjadi (Pergub APBA) harus dibangun relasi dan komunikasi politik yang bagus.

Apapun ceritanya, kedua lembaga ini harus saling berkoordinasi dan berkorelasi,” terangnya.

Ia juga mengatakan dalam pembahasan APBA 2017 kali ini sarat akan politik anggaran yang terjadi, meskipun tiap tahun terjadi. Pasalnya, legislatif punya kepentingan dari masayarakat Dapilnya yang harus diperjuangkan.

“Aceh ini yang sangat riskan. Setiap tahun terjadi. Saya melihat ada politik anggaran dalam pembahasan APBA. Kedua lembaga itu punya kepentingan masing-masing atas nama rakyat. Ada juga program-program yang perlu diperjuangkan (anggota DPRA) terutama Dapilnya untuk kepetingan mereka pada Pilkada mendatang. Itu jelas, mereka harus memperjuangkan Dapil masing-masing,” imbuhnya.

Menurutnya, menculnya wacana Pergub APBA bisa dihindari, jika sebelumnya dibicarakan dengan baik. Terlebih Plt Gubernur Aceh, Soedarmo meminta pengesahan lebih awal.

“Sebelumnya harus dibicarakan. Pihak eksekutif juga sudah mengajukan terlebih awal. Jangan baru diserahkan langsung mintah disahkan. Itu juga tidak boleh,” katanya.

Ia menjelaskan, letak ketidaksamaan dan kesepahaman kedua lembaga tersebut ada pada komunikasi politik yang tidak baik. Sehingga ada informasi yang terputus atau miss commucation.

“Komunikasi politik yang dibangun kurang baik. Seharusnya Plt Gubernur yang memfasilitasi ini. Seharusnya disahkan sesuai waktu yang telah sepakati bersama.
Jika Pergub tetap masyarakat yang dirugikan,” paparnya.(mag-68/mai)