Menkeu Harap APBA Segera Disahkan

KULIAH UMUM: Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati saat kuliah umum di Gedung AAC, Dayan Dawood, Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh, Kamis (5/1). ISHAK MUTIARA/RAKYAT ACEH

BANDA ACEH (RA) – Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati mengisi kuliah umum yang mengusung tema peran fiskal dalam membangun perekonomian inklusif di gedung AAC Dayan Dawood, Banda Aceh, Kamis (5/12). Kuliah umum kemarin turut dihadiri pejabat Kementrian Keuangan, Plt Gubernur ACeh Soedarmo, rektor Unsyiah Samsul Rizal serta unsur forkopimda Aceh.

Dalam materi yang disampaikan di depan ribuan mahasiswa, Menteri Sri mengatakan salah satu instrumen paling penting dalam membangun negara dan daerah adalah penggunaan APBN dan APBD yang baik untuk mensejahterakan masyarakat. Ia menyinggung agar eksekutif dan DPRA, agar segera menyepakati pembahasan APBA tahun 2017 yang kian berpolemik. Hal ini perlu didorong karena provinsi lain sudah mensahkan APBD di daerah masing – masing.

“Saya berharap untuk seluruh daerah agar tidak terlambat karena itu akan mempengaruhi pelaksanannya, tentu kita berharap Plt Gubernur Aceh maupun DPRA melakukan kesepakatan karena banyak daerah lain yang sudah selesai dan tidak mengalami penundaan,” ujarnya.

Menteri Sri juga meminta tren APBD tidak hanya dihabiskan untuk membayar gaji/tunjangan pegawai negeri, tetapi juga untuk mengurangi angka kemiskinan di Aceh. Bahkan awal Januari lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh merilis, Aceh masih menjadi peringkat kedua termiskin di Sumatera, padahal dana otsus melimpah digelontorkan setiap tahunnya

“Cekek mencekek anggaran terjadi sehingga ketimpangan ekonomi makin melebar, APBD 70% untuk bayar gaji saja, ini satu tren yang tidak sehat. Banyak instrumen penting untuk kemaslahatan masyarakat, hal ini perlu kita perbaiki ke depan,” katanya.

Karena itu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu meminta dana otsus yang diberikan pusat setiap tahun untuk Aceh bisa dilakukan memperbaiki infrastruktur, membangun air bersih, pendidikan, kesehatan dan kesempatan lapangan kerja. Selain itu, dana tersebut bisa digunakan untuk memperbaiki kemampuan menarik investasi lebih banyak lagi, karena tidak mungkin ekonomi hanya dipacu pemerintah melalui APBN maupun APBD.

Lulusan dari University of lllinois Urbana-Champaign, U.S.A. mengakui saat ini baik Aceh hingga nasional secara umum pertumbuhannya mengalami kelemahan karena adanya harga komoditas dan perdagangan internasional yang melemah. Hal ini tidak terlepas karena Aceh masih sangat bergantung terhadap komoditas dan perlu diperbaiki sehingga memiiki daya tahan apabila satu sektor ini mengalami kelemahan.
“Aceh banyak sekali potensi, sisi pendidikan, kesehatan, perdagangan dengan provinsi lain dan negara Asia Tenggara,” pungkasnya.

*Bantuan Rehabilitasi Pijay 2017

Sementara, terkait bantuan dana tahun 2017 bagi korban gempa di Pidie Jaya untuk rehabilitasi dan rekontruki, pihak kementrian keuangan RI akan meilhat dari proposal yang dimasukkan pada tahun ini.

“Nanti akan lihat karena sampai sekarang saya belum lihat proposal untuk dana pembangunan kembali di Pidie Jaya,” katanya.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mencairkan dana Rp 250 miliar pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk penanganan gempa Aceh dianataranya 10.534 unit rumah rusak, di mana 2.015 rumah rusak berat, 85 rumah rusak sedang, dan 8.434 rumah rusak ringan. Selain itu, 105 ruko roboh, 19 ruko rusak berat, dan 55 masjid rusak berat. Beberapa bangunan seperti kantor pemerintah, sekolah, musala dan lainnya juga mengalami kerusakan.

Dalam kunjungan ke Aceh, ia juga berangkat ke Pidie Jaya untuk menyerahkan bantuan yang berasal dari kementrian keuangan RI. (mag-69/mai)