Mahasiswa dan Dewan Bahas Dana Beasiswa

MAHASISWA DAN DEWAN- Puluhan mahasiswa melakukan audensi ke DPRK Aceh Utara mempertanyakan sistim anggaran untuk beasiswa, Selasa (17/1) (RAKYAT ACEH / Agustiar)

ACEH UTARA (RA) – Puluhan perwakilan mahasiswa di Aceh Utara mendatangi Gedung DPRK, Selasa (17/1) guna melakukan audensi. Adapun agenda audensi terkait sistem penganggaran beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu dan tugas akhir.

Namun pertemuan tersebut tidak didapat keputusan, hanya saran dan masukan yang akan disampaikan kepada kepala daerah.pertemuan yang dihadiri oleh dua pimpinan DPRK Aceh Utara, Abdul Muthalib dan Mulyadi CH, kepala MPD Aceh Utara Ibrahim Bewa dan Kepala DPKAD M Nasir.

Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa mempertanyakan sistim yang digunakan dalam mengusul dana beasiswa. Sebab jumlah dana yang tersedia sangat minim dibanding usulan beasiswa yang masuk. Kondisi ini dinilai oleh mahasiswa, bahwa perhatian Pemkab Aceh Utara terhadap dunia pendidkan sangat minim.

“Kita mempertanyakan, bagaimana sistim penganggaran dana beasiswa. Soalnya seperti kita ketahui, sekitar 900 mahasiswa dinyatakan lulus verifikasi. Sementara dana yang tersedia untuk beasiswa hanya Rp500 juta. Bayangkan berapa harus didapat setiap mahasiswa,”ungkap Zahri Abdullah dalam pertemuan tersebut di gedung dewan setempat.

Sambungnya, seharusnya ada patron atau standarisasi untuk beasiswa setiap strata pendidikan. Termasuk beasiswa untuk penyelesaian tugas akhir. Tidak seperti saat ini, dana bersifat glondongan dan dibagi untuk sejumlah mahasiswa.
“Jadi kalau mahasiwa banyak seperti sekarang, harus dibagi dengan jumlah dana yang minim. Seharusnya ada standar jelas yang ditetapkan, sehingga jumlah dananya dikali jumlah usulan yang masuk,”tegasnya.

Namun pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan apakah dana tersebut akan ditambah atau ada standar jelas. Sebab pihak DPRK dan perwakilan eksekutif tidak dapat memutuskan dalam pertemuan tersebut. Tetapi semua masukan terkait standarisasi dan sistim penganggaran akan diterima dan dibahas kembali bersama bupati.

“Mulai tahun ini, kita akan melakukan perekrutan lebih cepat. Sehingga jumlah riil yang mengusul anggaran menjadi jelas. Selain itu akan kita tetapkan kembali standar beasiswa setiap strata,”ungkap Wakil Ketua DPRK Aceh Utara Abdul Muthalib yang dibenarkan oleh kepala DPKAD dan Kepala MPD.
Diakhir pertemuan, disepakati semua masukan mahasiswa akan dibahas kembali dan akan ada pertemuan lanjutan dengan pihak Bupati Aceh Utara. (agt/arm/min)