Gugat Pencoretan Paslon

AUDIENSI: Wakil Ketua Komisi A DPRK Aceh Barat Daya (Abdya), Zaman Akli (tiga kanan) saat audiensi ke KIP Aceh, Banda Aceh, Rabu (25/1). MURTI ALI LINGGA/RAKYAT ACEH

Timses Said Daftarkan ke PTUN dan MA

BANDA ACEH (RA) – Ketua Tim Kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) Said Syamsul Bahri-M Nafis A Manaf, Elizar Lizam, mengatakan, akan menempuh jalur hukum untuk mengembalikan status pasangan tersebut agar bisa bertarung pada Pilkada 15 Februari mendatang. Pasalnya pasangan nomor urut empat ini sudah dicoret sebagai kandidat kepala daerah Abdya.

“Kami akan melakukan upaya hukum (mengugat) ke PTUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negeri) Medan dan MA (Mahkamah Agung). Kita sudah daftarkan kemarin,” kata Elizar Lizam di Banda Aceh, Rabu (25/1).

Elizar menyebutkan pihaknya akan segera berangkat ke Jakarta untuk menemui pengurus PKPI Pusat, untuk melakukan langkah-langkah hukum guna memulihkan status paslon Said Syamsul Bahri-M Nafis A Manaf yang telah dicoret.

“Kami dan Afdhal Jihad (Ketua DPD PKPI Abdya) akan ke Jakarta dan mendorong pengurus PKPI Pusat untuk melakukan gugatan,” ujarnya.

Ia merasa kecewa atas keputusan KIP Aceh yang langsung mencoret dan mengumumkan hanya ada sembilan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Abdya dalam surat suara. Menurutnya, seharusnya KIP Aceh jangan terburu-buru mengambil keputusan.

“Jangan buru-buru lah mengumumkan ke media dan langsung mencetak surat suara. Karena kami sedang melakukan upaya hukum. Kalau kami menang gimana? terpaksa cetak surat suara lagi,” cetusnya.

Untuk diketahui, lanjutnya, simpatisan nomor empat ini memang betul-betul akar rumput. Sehingga adanya keputusan yang mengeliminasi pasangan yang mereka dukung telah mengusik kenyamanan pendukung tersebut.

“Mereka tidak tahu apa-apa, yang jelas kenyamanan mereka sudah terusik. Sehinga ada yang mengatakan, kenapa tidak dari dulu dicoret,” pungkasnya.

Ia meminta KIP Aceh yang saat ini memegang komando KIP Abdya, harus melakukan hal-hal lebih penting terdahulu, supaya tidak menimbulkan gojolak di tengah masyarakat. Namun demikian pihaknya akan tetap menghargai dan mengikuti petunjuk KIP Aceh.

Sementara itu Ketua DPD PKPI Abdya, Afdhal Jihad, meminta KIP Aceh, agar serius untuk menyelesaikan persolanan ini agar tidak menimbulkan persolan yang tidak dinginkan dan berkepanjangan.

“Kami minta perhatiannya. Karena kami sudah mengikuti semua tahapan (Pilkada). Jangan gara-gara keputusan tersebut mengabaikan (kepentingan) Abdya,” ujarnya.(mag-68/mai)