FORA Tolak Rezonasi Perusahaan Turki

SELAMATKAN PRIMATA: Aktivis lingkungan memakai kostum Orangutan saat melaksanakan aksi kampanye penyelamatan orangutan Aceh dalam memperingati Hari Primata Indonesia di Banda Aceh, Senin (30/1). ENO SUNARNO/RAKYAT ACEH

Banda Aceh (RA) – Forum Orangutan Aceh (FORA) gelar aksi simpati memperingati hari Primata Indonesia di Bundaran Simpang Muhammad Jam, Banda Aceh, Senin (30/1). Para aktivis menuntut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Indonesia, menolak rencana rezonasi di Taman Nasional Gunung Lauser (TNGL) yang akan dilakukan perusahaan Hitay dari Turki.

“Kami menuntut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia untuk menolak rencana rezonasi inti TNGL di Kappi. Rencana tersebut akan berdampak negatif terhadap lingkungan taman nasional dan satwa-satwa endemik yang hidup di sana seperti gajah, harimau, dan badak sumatera,” jelas Akmal Qurazi, Ketua Forum Orangutan Aceh.

Pada Agustus 2016 lalu, Gubernur Aceh telah menyurati Menteri LHK untuk mengajukan permohonan perubahan status zona inti daerah Kappi di kawasan TNGL untuk pembangunan energi panas bumi oleh perusahaan Turki.

“Ada banyak potensi panas bumi di tempat lain di Aceh yang terletak di luar kawasan hutan lindung. Kami tidak menolak pembangunan energi panas bumi, tetapi jangan di Lauser,” tegasnya dalam orasi.

Belasan orang yang dominan dihadiri para laki-laki itu membawa spanduk besar dan juga poster bergambar orangutan dan bertuliskan “’Turkey don’t destroy, Lauser UNESCO world heritage.’

Dalam aksinya aktivis menampilkan teatrikal seseorang yang menggenakan kostum orangutan. Peserta yang mengikui aksi juga menggunakan topeng bergambar orangutan.

“Kami mengambil tema orangutan karena orangutan yang paling banyak punah, dan menurut data yang kami baca 1000 dan 1500 orangutan di Barat dan Timur Lauser yang hilang habitatnya,” tegas Akmal.

Aksi simpati ini diikuti LSM Hutan Alam dan Lingkungan Aceh ( HAKA), Orangutan Information Center (OIC) dan Forum Kolaborasi Komunitas (FKK). Organisasi-organisasi tersebut diharapkan bisa membuat pemerintah mengusahakan pembatalan proyek yang ada di kawasan TNGL. (mag-eva/mai)