Karyawan PT. Parasawita Demo ke DPRK Atam Tuntut Gaji dan Pesangon Rp 23 Miliar

Ratusan Karyawan PT. Parasawita menyampaikan orasinya di depan kantor DPRK Aceh Tamiang, Kamis (2/1). Demo menuntut pembayara gaji dan pesangon mencapai nilai Rp 23 miliar. (m nurdin/rakyat aceh)

TAMIANG (RA) – Sedikitnya tiga ratus karyawan/ti  PT. Parasawita Seruway menggelar aksi unjukrasa ke kantor DPRK Aceh Tamiang, Kamis (2/2). Dalam aksi tersebut para pengunjukrasa menuntut perusahaan membayar penuh gaji dan pesangon mereka berjumlah Rp 23 miliar.

Pantauan koran ini, sebelum mendatangi kantor DPRK setempat, pendemo sempat menyambangi kantor Bupati Aceh Tamiang. Disini merela diterima Asisten I, Drs. Mix Donald mengatasnamakan bupati, berjanji akan menangani masalah tersebut dengan memanggil Direksi Perusahaan dalam waktu dekat ini.

Dalam orasi dipimpin Suherman, di depan kantor DPRK Aceh Tamiang, baik karyawan yang telah di PHK maupun belum, meminta DPRK Aceh Tamiang menampung aspirasi mereka supaya disampaikan kepada pihak management perusahaan tentang hak-hak mereka yang belum dibayar.

Pada kesempatan itu, beberapa perwakilan pengunjukrasa diterima Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon bersama para Wakil Ketua dan sejumlah anggota DPRK setempat. Pihak DPRK kata Fadlon akan memanggil pimpinan atau Direksi (owner)  PT. Parasawita, Fadil, yang tinggal di kota Medan.

Pada dasarnya lanjut Fadlon, DPRK  Aceh Tamiang menyambut baik dan menampung semua aspirasi disampaikan para karyawan. Mereka berjanji akan menyampaikan masalah ini dengan memanggil pimpinan PT. Parasawita agar tuntutan karyawan terpenuhi.
Koordinator aksi, Suherman  kepada Koran ini mengatakan selain menuntut gaji sudah 3 bulan lebih belum dibayar, ratusan karyawan sudah dirumahkan itu juga menuntut pesangon mereka dibayar penuh dengan nilai keseluruhannya mencapai Rp 23 miliar lebih.

Suherman didampingi Ketua DPC Serikat Pekerja Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Aceh Tamiang, Kamal Ruzamal, SE di kantor DPRK setempat  lebih lanjut mengatakan meski telah berulang kali di demo, namun pihak perusahaan belum menggubris tuntutan para karyawan dengan alasan perusahaan dalam keadaan pailit, sehingga tidak mampu membayar penuh  gaji dan pesangon karyawan. (urd/min)