Menu

Mode Gelap
Korban Erupsi Gunung Marapi Ditemukan 1,5 Km dari Kawah Cak Imin Resmikan Posko Pemenangan Musannif bin Sanusi (MBS) Perangkat Desa Sekitar Tambang Tantang Asisten Pemerintahan dan Dewan Lihat Objektif Rekrutmen Pekerja PT AMM Golkar Aceh Peringati Maulid Nabi dan Gelar TOT bagi Saksi Pemilu Ratusan Masyarakat Gurah Peukan Bada Juga Rasakan Manfaat Pasar Murah

EKBIS · 7 Feb 2017 00:11 WIB ·

PT Bank Aceh Utara Direkomendasikan Berbasis Syariah


 Rakyat Aceh Perbesar

Rakyat Aceh

ACEH UTARA (RA) – Usulan rancangan qanun (Raqan) pihak eksekutif tentang PT BPR Aceh Utara tampaknya akan tertunda. Pasalnya hasil pembahasan awal pihak Panitia Legislasi DPRK Aceh Utara, merekomendasikan agar rencana pengelolaan bank berbasis syariah.

“Kita telah membahas usulan Raqan PT BPR Aceh Utara yang diberikan oleh pihak eksekutif. Namun pada saat pembahasan awal, kita sepakat agar sistem yang digunakan berbasis syariah. Sehingga kita telah mengembalikan Raqan untuk disempurnakan sesuai sistem syariah,”ujar Ismed Nur AJ Hasan salah seorang anggota panitia legislasi DPRK Aceh Utara.

Sambungnya, rekomendasi tersebut dilakukan mumpung payung hukum yang akan disahkan belum terjadi. Bahkan pihak dewan telah berkoordinasi dengan biro hukum di Provinsi Aceh.

“Mumpung belum kita sahkan, jadi lebih baik langsung kita buat sistem Syariah. Dari pada nantinya harus berulang-ulang dan kita perbaiki lagi. Apalagi semuanya sekarang sudah merujuk pada sistem syariah,”ujar politisi PPP ini.

Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian, Halidi, membenarkan pihak pemerintah telah mengusulkan payung hukum untuk penyertaan modal Pemkab Aceh Utara ada PT BPR Sabee Meusampe. Dalam Raqan tersebut nantinya akan diubah nama bank menjadi PT BPR Aceh Utara.
“Kita tidak berbicara sistem yang akan dijalankan. Tetapi terlebih dahulu kita butuh payung hukumnya sementara ini. Kita akui sistem yang kita ajukan konvensional, tapi nanti bertahap menuju syariah,”ujar Halidi.

Ditanya kenapa tidak langsung dijadikan sistem syariah? Halidi mengatakan butuh proses lama dan akan membutuhkan biaya besar. Sebab nantinya secara bertahap akan berangsur dijadikan syariah. Mengingat kehadiran PT BPR Aceh Utara adalah untuk membangun perekonomian masyarakat.

“Target kita menyasar masyarakat kecil menengah. Dengan cara ini kita dapat membantu masyarakat kecil yang membutuhkan dana untuk modal usahanya,”ungkap Halidi.

Saat didesak terkait modal dasar dari PT BPR Aceh Utara? Halidi berkilah tidak berbicara modal terlebih dahulu. Tetapi dirinya lebih fokus kepada membuat payung hukum atas penyertaan modal dari pemerintah. “Kita upayakan payung hukumnya dahulu, setelah itu baru kita bahas tehnis dan lainnya. Usulan ini telah mendapat dukungan pemerintah daerah juga pihak DPRK Aceh Utara,”jelasnya. (agt/arm/min)

Artikel ini telah dibaca 2 kali

badge-check

Penulis

Comments are closed.

Baca Lainnya

Gandeng 17 Developer, BSI Tawarkan Promo Menarik Margin Setara 2,22 Persen

22 June 2024 - 17:34 WIB

Darurat Judi Online, Korem Lilawangsa Razia Handphone Prajurit TNI

21 June 2024 - 23:19 WIB

Dukung Peningkatan Kualitas SDM Indonesia, BSI Scholarship 2024 Targetkan 2.300 Pelajar & Mahasiswa

21 June 2024 - 18:43 WIB

Cegah Judi Online, Kodim 0103/Aceh Utara Sidak Handphone Prajurit Dan PNS

21 June 2024 - 18:11 WIB

PLN Masuk Jajaran 10 Besar Perusahaan Terbaik Asia Tenggara Versi Fortune

21 June 2024 - 17:25 WIB

PLN Jadi Perusahaan Utilitas Terbaik Se-Kawasan Versi Fortune 500 Asia Tenggara

21 June 2024 - 16:54 WIB

Trending di EKBIS