PT Bank Aceh Utara Direkomendasikan Berbasis Syariah

Rakyat Aceh

ACEH UTARA (RA) – Usulan rancangan qanun (Raqan) pihak eksekutif tentang PT BPR Aceh Utara tampaknya akan tertunda. Pasalnya hasil pembahasan awal pihak Panitia Legislasi DPRK Aceh Utara, merekomendasikan agar rencana pengelolaan bank berbasis syariah.

“Kita telah membahas usulan Raqan PT BPR Aceh Utara yang diberikan oleh pihak eksekutif. Namun pada saat pembahasan awal, kita sepakat agar sistem yang digunakan berbasis syariah. Sehingga kita telah mengembalikan Raqan untuk disempurnakan sesuai sistem syariah,”ujar Ismed Nur AJ Hasan salah seorang anggota panitia legislasi DPRK Aceh Utara.

Sambungnya, rekomendasi tersebut dilakukan mumpung payung hukum yang akan disahkan belum terjadi. Bahkan pihak dewan telah berkoordinasi dengan biro hukum di Provinsi Aceh.

“Mumpung belum kita sahkan, jadi lebih baik langsung kita buat sistem Syariah. Dari pada nantinya harus berulang-ulang dan kita perbaiki lagi. Apalagi semuanya sekarang sudah merujuk pada sistem syariah,”ujar politisi PPP ini.

Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian, Halidi, membenarkan pihak pemerintah telah mengusulkan payung hukum untuk penyertaan modal Pemkab Aceh Utara ada PT BPR Sabee Meusampe. Dalam Raqan tersebut nantinya akan diubah nama bank menjadi PT BPR Aceh Utara.
“Kita tidak berbicara sistem yang akan dijalankan. Tetapi terlebih dahulu kita butuh payung hukumnya sementara ini. Kita akui sistem yang kita ajukan konvensional, tapi nanti bertahap menuju syariah,”ujar Halidi.

Ditanya kenapa tidak langsung dijadikan sistem syariah? Halidi mengatakan butuh proses lama dan akan membutuhkan biaya besar. Sebab nantinya secara bertahap akan berangsur dijadikan syariah. Mengingat kehadiran PT BPR Aceh Utara adalah untuk membangun perekonomian masyarakat.

“Target kita menyasar masyarakat kecil menengah. Dengan cara ini kita dapat membantu masyarakat kecil yang membutuhkan dana untuk modal usahanya,”ungkap Halidi.

Saat didesak terkait modal dasar dari PT BPR Aceh Utara? Halidi berkilah tidak berbicara modal terlebih dahulu. Tetapi dirinya lebih fokus kepada membuat payung hukum atas penyertaan modal dari pemerintah. “Kita upayakan payung hukumnya dahulu, setelah itu baru kita bahas tehnis dan lainnya. Usulan ini telah mendapat dukungan pemerintah daerah juga pihak DPRK Aceh Utara,”jelasnya. (agt/arm/min)