BANDA ACEH (RA) – Pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf/Nova Iriansyah dalam setiap kampanye dan pertemuan dengan masyarakat, selalu menyodorkan visi-misi yang berisi sembilan poin dengan 15 program unggulan.
Kandidat yang pernah menjabat sebagai gubernur Aceh periode 2007-2012 ini menyatakan akan menjalankan semua yang termaktub dalam visi-misinya jika nanti terpilih untuk memimpin Aceh pada Pilkada pekan depan.
Menurut Irwandi, saat ini ada tiga masalah pokok yang dihadapi Aceh, yakni hilangnya jati diri ureuëng Acèh yang memiliki budaya mandiri, kepekaan sosial, dan nilai gotong royong yang menjadi landasan bagi kemajuan peradaban. Melemahnya sendi-sendi ekonomi yang berkarakter mandiri, serta hilangnya karakter pemerintahan yang bersih dan berwibawa akibat lemahnya sistem kepemimpinan yang seharusnya berperan dalan memberikan suri tauladan bagi segenap lapisan aparatur.
“Hilangnya jatidiri Ureuëng Acèh selama ini telah melahirkan nilai-nilai pragmatisme dalam diri masyarakat yang dari waktu ke waktu tumbuh semakin besar. Permasalahan ini diperparah dengan mekanisme bantuan masa rehabilitasi dan rekonstruksi (pascatsunami 2004) yang menyebabkan berkurangnya nilai-nilai sosial dan gotong royong yang menjadi jatidiri rakyat Aceh selama ratusan tahun,” katanya.
Sendi-sendi ekonomi yang berkarakter mandiri semakin melemah. Kesenjangan sosial dan kemiskinan pascakonflik dan tsunami belum mampu dituntaskan dengan baik, padahal pada periode 2007-2012, angka kemiskinan berhasil ditekan secara signifikan. Namun di era berikutnya, kesenjangan terhadap akses dan kesempatan dalam
berbagai sektor perekonomian telah meluluhlantakkan kekuatan ekonomi masyarakat.
Hilangnya karakter pemerintahan yang bersih dan berwibawa, menurut Irwandi terlihat dari perilaku aparatur pemerintah dan birokrasi yang tidak terkontrol. Membuat wibawa pemerintah semakin lemah. Anggaran Pembangunan dan Belanja Aceh (APBA) yang seharusnya dikelola dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan riil (berdasarkan data yang valid)¸ digunakan dengan sewenang-wenang tanpa melalui sebuah perencanaan yang baik dan terukur.
“Perhatian pemerintah Aceh terhadap pelayanan publik secara maksimal menjadi terabaikan. Fungsi dan peran aparatur teknis yang seharusnya menjadi pendukung produktivitas masyarakat malah mengalokasikan pikiran dan waktunya untuk mempertahankan eksistensi dalam jajaran struktural pemerintahan.”
Komit untuk Aceh Sejahtera
Irwandi Yusuf juga menegaskan, pihaknya memiliki keyakinan dan kepercayaan bahwa rakyat Aceh masih memiliki landasan spiritual yang dapat dijadikan modal untuk meluruskan kembali arah pembangunan Aceh. Ini dapat menjadi modal dalam hal reorientasi sumber daya manusia dan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
“Kami berkeyakinan untuk dapat melahirkan sebuah ideologi yang menjadi pemersatu dan landasan perjuangan bagi Aceh yang bermartabat,” kata Irwandi.
Sebagai indikasi dari semua permasalahan di atas, Irwandi-Nova dalam visi misinya juga melampirkan data dan fakta problematika sosial dan pembangunan di Aceh. Diantaranya angka kemiskinan yang sudah mengkhawatirkan, 17,11% dan berada di atas rata-rata nasional (11,22%). Aceh tertinggal jauh dibandingkan Sumatera Utara (10,79%) dan Sumatera Barat (6,71%), padahal jumlah anggaran pembangunan Aceh lebih besar dibandingkan dua provinsi ini.
Kualitas pelayanan kebutuhan dasar rakyat Aceh seperti listrik, pendidikan, dan kesehatan semakin mengkhawatirkan. Ketersediaan daya listrik hanya 350 MW, sementara kebutuhan saat beban puncak 365 MW. Kualitas layanan pendidikan memprihatinkan, di mana 56,63% rakyat Aceh hanya lulus SMP dan SD. Serta akses terhadap layanan kesehatan semakin sulit, di mana angka kematian ibu dan anak mencapai 192 per100.000 kelahiran.
“Tingkat produktivitas pertanian Aceh, khususnya produksi gabah masih rendah. Padahal persentase tenaga kerja di sektor pertanian mencapai 44,09% dari 1.931.823 tenaga kerja di Aceh. Rendahnya produksi gabah Aceh disebabkan oleh luasnya lahan yang masih belum teraliri irigasi (47% dari 324.118 Ha lahan sawah) sehingga masih berstatus tadah hujan¸” katanya.
Mengusung visi terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani, Irwandi dengan tiga kata kunci, Aceh yang damai dengan memanifestasikan prinsip-prinsip MoU Helsinki dalam kehidupan masyarakat dan pelaksanaan pemerintahan.
Aceh yang sejahtera, bermakna rakyat memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan serta pendapatan yang layak, serta pemerintahan yang bersih, adil dan melayani, bermakna tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi guna mendukung pelayanan publik yang murah, cepat, tepat sasaran, berkualitas dan merata.
“Dalam menjalankan visi ini kami memiliki sembilan misi, reformasi birokrasi, untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan.
Memperkuat pelaksanaan syariat Islam beserta nilai-nilai ke-Islam-an dan budaya ke-Aceh-an dalam kehidupan masyarakat dengan itikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi’iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain.
Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian sebagai tindak lanjut prinsip-prinsip MoU Helsinki. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional melalui peningkatan mutu pendidikan secara merata, baik pada pendidikan vokasional, dayah dan pendidikan umum.
Memastikan semua rakyat Aceh mendapatkan akses layanan kesehatan secara mudah, berkualitas dan terintegrasi, menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan petani dan nelayan melalui peningkatan produktifitas dan nilai tambah hasil pertanian dan kelautan.
Menyediakan sumber energi yang bersih dan terbarukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik bagi rakyat dan industri, sebagai komitmen Aceh dalam pembangunan rendah emisi. Membangundan melindungi sentra-sentra produksi dan industri jasa kreatif yang menghasilkan produk kompetitif untuk memperluas lapangan kerja serta memberikan kemudahan akses permodalan, serta revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
Dan untuk menjalankan hal itu, Irwandi memepersiapkan 15 program unggulan, yang akan dijalankan dalam periode 2017-2022, yakni Aceh Seujahtra (JKA Plus), Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu), Aceh Caròng, Aceh Energi, Aceh Meugoë dan Meulaôt, Acèh Troë, dan ketujuh, Acèh Kreatif. Program berikutnya, Acèh Kaya, Acèh Peumulia, Acèh Damê, Acèh Meuadab, Acèh Teuga, Acèh Green, Acèh Seuninya, dan terakhir Acèh Seumeugot. (imj/ara/mai)
