Menu

Mode Gelap
Korban Erupsi Gunung Marapi Ditemukan 1,5 Km dari Kawah Cak Imin Resmikan Posko Pemenangan Musannif bin Sanusi (MBS) Perangkat Desa Sekitar Tambang Tantang Asisten Pemerintahan dan Dewan Lihat Objektif Rekrutmen Pekerja PT AMM Golkar Aceh Peringati Maulid Nabi dan Gelar TOT bagi Saksi Pemilu Ratusan Masyarakat Gurah Peukan Bada Juga Rasakan Manfaat Pasar Murah

UTAMA · 15 Mar 2017 08:53 WIB ·

DPRA Tunggu Rekomendasi Mendagri


 DPRA Tunggu Rekomendasi Mendagri Perbesar

Mahasiswa Desak Pemakzulan Zaini

BANDA ACEH (RA) – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Aceh (AMPA) berunjukrasa di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Selasa (14/3). Para mahasiswa mendesak legislatif gunakan hak pemakzulan terhadap Gubernur Aceh, Zaini Abdullah.

Mahasiswa menilai, gubernur sudah tidak lagi pro terhadap kepentingan Rakyat Aceh, namun lebih peduli terhadap kepentingan kelompok dan keluarganya.

“Harus segera mendesak gubernur untuk membatalkan pelantikan jabatan baru SKPA dalam lingkup pemerintah Aceh,” kata Ridho Rinaldi, koordinator aksi.

Demo mahasiswa itu terkait dengan kebijakan gubernur gantikan 33 kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), beberapa waktu lalu. Bagi AMPA, Gubernur Zaini telah mengambil kebijakan yang tergesa-gesa, sebab diputuskan dalam masa pemerintahan tersisa tiga bulan.

Menurut Ridho Rinaldi, pergantian ini sangat berpengaruh terhadap bagaimana Aceh ke depan. “Logika sederhana apa yang dapat disusun kembali dengan tenggang waktu yang dimiliki Zaini,” kata Ridho.

Keputusan Zaini, katanya, hanya akan jadi polemik berujung pada keterlambatan pemerintah eksekusi APBA. Hal itu menyebabkan dana rakyat kembali mengendap atau tidak terserap dengan sempurna. “Ini yang seharusnya dipikirkan oleh Gubernur Zaini,” kata Ridho.

Menunggu Rekomendasi Mendagri

Dalam aksi itu, Ketua DPRA Tgk Muharuddin menemui massa mahasiswa. Ia menjelaskan, bahwa pihaknya telah memanggil Gubernur Zaini untuk menjelaskan terkait pelantikan pejabat eselon II tersebut.
“Kami juga telah memanggil Gubernur. Dari pertemuan tersebut kami mempertanyakan mengapa kebijakan itu diambil dan memicu kegaduhan di Aceh. Dari semua penjelasan tidak ada yang mengena terhadap rujukan yang diambil,” jelas Muharuddin.

Pada mahasiswa, ia berjanji akan gelar pertemuan dengan pihak terkait dan menunggu rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).”Setelah ada pertemuan dan rekomendasi dari Kemendagri. DPRA akan mengambil sikap apakah akan menempuh jalur hukum atau politik,” tegasnya. (mag-71/mai)

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Penulis

Comments are closed.

Baca Lainnya

Dua Pekerja Asal Aceh Dipulangkan dari Malaysia Karena Sakit, Haji Uma Turut Bantu Biaya

13 June 2024 - 22:23 WIB

Perjuangan Ayat Suci Mengikuti Tes Tamtama Polri Memakai Sepatu Koyak

13 June 2024 - 19:33 WIB

Cair, Gaji ke-13 dan Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN Aceh Besar

13 June 2024 - 14:56 WIB

Disdik Aceh Canangkan Zona Integritas WBK dan WBBM untuk Tingkatkan Mutu Pendidikan

13 June 2024 - 08:08 WIB

Berhasil Tekan Laka Lantas secara Kolaboratif, Ditlantas Polda Aceh Dapat Penghargaan

12 June 2024 - 15:37 WIB

Cetak Rekor! Timnas Indonesia Jadi Satu-satunya Wakil ASEAN Melaju ke Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026

12 June 2024 - 14:49 WIB

Trending di NASIONAL