YARA : Tidak Masuk Kategori Pungli

SUBULUSSALAM (RA) – Biaya les pelajaran tambahan diluar jam sekolah untuk menghadapi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) untuk tingkat SMP dan SMA tahun 2017 menjadi perdebatan. Dari satu sisi, ada yang mengatakan bahwa biaya yang dipungut dari orangtua murid tersebut termasuk pungutan liar (pungli) sehingga tidak bisa dilakukan.

Akibatnya, semua Kepala Sekolah menyetop proses les sore karena dituding melakukan pungli dan takut berhadapan dengan penegak hukum. Menyikapi hal itu, Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Subulussalam menggelar rembuk bersama dengan berbagai pihak diantaranya, Kepala Sekolah, Tim Saber Pungli, wali murid, LSM dan wartawan untuk mengatasi permasalahan itu di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam, Selasa (14/3).

Pertemuan itu tidak membuahkan suatu keputusan sehingga kegiatan les menghadapi UNBK yang kini sudah diambang pintu tetap tidak dilaksanakan oleh pihak sekolah.

Ketua MPD Kota Subulussalam, Jaminuddin Berutu, S. PdI kepada rakyataceh mengatakan, akan kembali melakukan pertemuan dengan komite sekolah, Kepala Sekolah dan wali murid untuk membahas biaya les tambahan tersebut. Sebab, kata Jaminuddin, menghadapi UNBK ini agak rumit dan sebagian siswa belum memahami sehingga perlu adanya les tambahan diluar jam sekolah.

Dalam pertemuan kedepan, tambah Jaminuddin, bukan hanya membahas persoalan biaya les, tapi juga akan membahas mengenai komite sekolah yang sebagian sudah kadaluarsa, “ artinya, sebagian mulai berdirinya sekolah sampai sekarang komite tidak pernah diganti, dan ini perlu kita remajakan kembali “ aku Jaminuddin.

Sementara, Sekretaris DPD Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kota Subulussalam, Satria Tumangger mengatakan bahwa pungutan tersebut tetap dikatakan pungutan liar sehingga tidak boleh dilakukan. LIRA, kata Satria, tetap menolak pungutan dalam bentuk apa pun alasannya, “ biaya les yang dibebankan kepada orangtua murid itu, tidak ada dasar hukumnya sehingga bisa dikatakan pungutan liar “ kata Satria.

Menurut Satria, berbeda dengan sumbangan dan itu sah sah saja, meski demikian harus dirasionalkan, jangan sampai memberatkan orangtua siswa “ kami akan terus memantau pelaksanaan les tambahan yang dilakukan pihak sekolah dalam rangka persiapan dan kematangan siswa menghadapi UN 2017 “ kata Satria.

Berbeda dengan pendapat Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin, SH. Menurut Safaruddin,  biaya les UNBK yang dipungut oleh pihak sekolah  dari orangtua murid  itu tidak termasuk kategori pungutan liar. Sebab, kata Safaruddin, biaya tersebut  biaya untuk pelajaran diluar jam sekolah. Safaruddin mencontohkan, orang tua yang ingin anaknya pintar bisa saja menitipkan anaknya belajar di lembaga swasta diluar jam belajar, dan apakah itu dikatakan sebagai pungli.

“ yang dibayar itu jasa diluar kegiatan belajar mengajar yang sudah ditanggung pemerintah. Jadi menurut saya pungutan itu tidak termasuk pungli “ kata Safaruddin melalui telepon selulernya kepada rakyataceh, Rabu (15/3).

Apalagi, kata Safaruddin, pemungutan itu sudah disepakati bersama oleh pihak guru, komite sekolah dan para wali murid untuk dilakukan les tambahan dan otomatis pelajaran diluar sekolah tentu mengeluarkan uang “ yang dimaksud pungli itu, biaya yang sudah digratiskan negara di pungut lagi, itu baru dikatakan pungli. Menyangkut dengan permasalahan di Subulussalam biaya les itu kan tidak ditanggung oleh pemerintah tentu diambil dari orangtua murid melalui musyawarah dan mufakat, dan itu tidak bisa dikatakan pungli  “ ujar Safaruddin (lim).