SUBULUSALAM (RA) – Penanganan terhadap tujuh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diduga telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS terkesan masih dipeti eskan oleh Pemerintah Kota Subulussalam. Dalam PP nomor 53 tahun 2010 tersebut, jelas menegaskan jika PNS tidak masuk kantor selama 45 hari berturut turun, maka wajib diberi sanksi yaitu pemecatan.
Sementara, ketujuh orang PNS tersebut diketahui sampai berbulan-bulan tidak masuk kantor, bahkan hasil audit dari inspektorat sudah diserahkan kepada Sekda Pemko Subulussalam, namun hingga kini masih buram ” menjadi pertanyaan kenapa pejabat yang berwenang pemko subulussalam ini lemah tanpa menghiraukan kedisiplinan abdi negara. Seperti kita ketahui, beberapa waktu lalu kita dengar ada tujuh PNS yang diduga sudah berbulan-bulan tidak masuk kantor tanpa alasan jelas tapi tidak ada respon. Ini aneh betul, ” kata Edi Sahputra selaku Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Subulussalam, Minggu (19/4).
Edi menambahkan, ketidakjelasan penanganan terhadap tujuh orang PNS itu bisa menimbulkan asumsi negatif terhadap pemerintah Kota Subulussalam yang jelas telah mengangkangi peraturan yang sudah ditetapkan. Padahal, ujar Edi, sesuai pernyataan dari Badan Kepegawaian Pendidikan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang dimuat di harian rakyat aceh sebelumnya ketujuh orang ini terancam jelas melanggaran peraturan dan sudah memenuhi syarat untuk diberhentikan tinggal menunggu sidang etik. Namun, hingga kini belum ada kejelasan ” ketegasan pemerintah kepada PNS yang melanggar aturan harus dilakukan, agar menjadi efek jera terhadap PNS lainnya ” tegas Edi.
Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Subulussalam, H. Damhuri, SP. MM membantah keras pemerintah mempeti eskan kasus ketujuh orang PNS tersebut. Damhuri mengaku bahwa dia telah menerima hasil temuan dilapangan dari Inspektorat dan sudah meneruskan ke BKPSDM untuk ditindaklanjuti. Bahkan, sambung Damhuri, dalam bulan ini akan digelar sidang etik terhadap nasib ketujuh orang PNS tersebut ” dalam bulan ini kita akan menggelar sidang etik terhadap tujuh orang PNS yang diduga telah melanggar peraturan ” aku Sekda Damhuri.
Damhuri menegaskan bahwa dia tidak akan melindungi siapapun jika sudah betul-betul terbukti bersalah dan akan memberi sanksi berat. Sambung Damhuri, dalam PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS itu banyak jenis sanksi bagi yang melanggar, mulai dari teguran lisan,  tertulis, penundaan kenaikan pangkat hingga sanksi terberat adalah pemecatan dari PNS ” dalam sidang nanti kita akan menentukan sanksi apa yang pantas diberikan. Kalau saat ini saya belum bisa menyampaikan jenis sanksinya. Kita tunggu saja nanti saat sidang etik ” tutup Damhuri (lim).