Aliansi Sipil Negara Demo DPRK Nagan Raya

DEMO DPRK : Massa Gerakan Bersama Aliansi Aparatur Sipil Negara melakukan aksi demo di gedung DPRK Nagan Ray, Rabu (22/3). IBRAHIM ISTRA/RAKYAT ACEH

SUKA MAKMUE (RA) – Ratusan massa Gerakan Bersama Aliansi Aparatur Sipil Negara (A2SN) berunjukrasa ke Gedung DPRK Nagan Raya, Rabu (22/3).
Kedatangan massa terdiri dari tenaga guru, Aparatur Sipil Negara (ASN), bidan dan dokter pegawai tidak tetap (PTT) ini, menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat. Dalam aksinya, mereka mengusung sejumlah spanduk dan karton bertuliskan tuntutan kepada pemerintah.

Tuntutan mereka adalah agar pemerintah segera membayarkan tunjangan kesejahtraan guru PNS selama empat bulan sejak September – Desember 2016, seperti diutarakan Drs. Jailani Budiman, koordinator aksi. Dijelaskan, tunjungan yang belum dibayarkan, mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tunjangan bendahara sekolah, wali kelas SD, SMP, dan SMA.

Selain itu, gaji operator dan aministrasi SD, SMP, SMA, selama setahun dalam tahun 2016, serta dan biaya pelatihan guru tahun 2016, dan dana PAUD tahun 2016.
Sementara para tenaga kesehatan menuntut Pemkab Nagan Raya, segera melunasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), mulai September-Desember 2016, hingga sekarang.

Selain itu juga menuntut pelunasan dana Jampersal klien jasa persalinan September-Desember 2016, sampai sekarang. Dana penangung jawaban program Puskesmas tahun 2016. Para tenaga kesehatan ini juga mendesak BKPP segera mengelurakan penggumuman CPNS Bidan/Dokter PTT tahun 2017 di Kabupaten Nagan Raya. Karena, diduga pengumuman tersebut disembunyikan, sedangkan kabupaten/kota lainnya di Aceh sudah di umumkan.

“Mereka menolak upaya pengangkatan Bidan/Dokter PTT Nagan Raya untuk CPNS tahun 2017 secara bertahap,” kata Jailani Budiman. Sedangkan ASN menuntut pembanyaran TC selama empat bulan terhitung September-Desember 2016 yang belum dilakukan pembayaran.

“PNS di Nagan Raya diperkirakan ada sekitar 3000 orang yang belum menerima TC, sedangkan dalam satu orang diperkirakan rata-rata mencapai Rp 3 juta rupiah,” ujar Jailani Budiman. Anehnya, kata Jailani Budiman, ada tiga kantor yang sudah dilakukan pembayaran TC, yaitu Bappeda, Bupati, BKD, Disbudparpora Nagan Raya, sedangkan kantor lainya belum menerima selama empat bulan terahir.

“Bila sampai sampai dengan tanggal 5 April belum dilakukan pembayaran, maka kami akan melakukan aksi yang lebih besar lagi,” tegasnya.
Wakil Ketua I DPRK Nagan Raya, Samsuardi mengatakan, pihaknya akan segera memanggil Bupati Nagan Raya, dan instansi terkait untuk mempertanyakan tuntutan mereka.

“Besok (hari ini) kita penggil Bupati, dan kepala SKPK terkait untuk mempertanyakan tuntutan gerakan bersama aliansi aparatur sipil negara,” kata Juragan. (ibr/slm)