Gubernur Aceh Temui Menkopolhukam

Gubernur Aceh, Zaini Abdullah berbincang dengan Menkopolhukam, Wiranto, di Jakarta, Kamis (23/3). FOR RAKYAT ACEH

Bahas Perkembangan Terkini

JAKARTA (RA) – Gubernur Aceh Zaini Abdullah menemui Menkopolhukam Wiranto di Jakarta, membahas berbagai persoalan terkini di Aceh terkait politik, hukum dan keamanan usai pelaksanaan Pilkada, Kamis (23/3). Dalam pertemuan singkat itu, turut pula dilaporkan perkembangan persiapan pelaksanaan Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (PENAS KTNA).

Pada Wiranto, Gubernur menyampaikan bahwa kondisi Aceh aman terkendali dan roda pemerintahan berjalan normal. Sementara persiapan PENAS KTNA yang akan berlangsung pada bulan Mei 2017 nanti, persiapannya telah mencapai 80 persen.

Selanjutnya gubernur juga melaporkan tentang persiapan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe, bahwa telah dibentuk Tim Percepatan Pembentukan KEK Aceh, sesuai dengan arahan presiden tanggal 7 Agustus 2015, bahwa Pengusul dan Pengelola KEK Aceh adalah Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Pemerintah Kota Lhokseumawe bersama pemerintah pusat.

“Untuk ini Menkopolhukam menegaskan, bahwa KEK Arun sudah dibahas dalam rapat dan presiden sudah setuju bahwa Pengusulan KEK dilakukan oleh Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe, supaya kesejahteraan rakyat Aceh dapat meningkat,” kata Zaini, lewat siaran pers yang diterima Rakyat Aceh, kemarin.

Ia menjelaskan, usai mendengar laporan Menkopolhukam menyatakan keinginan agar roda pemerintahan Aceh berjalan baik. Berikutnya, seluruh program pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Aceh. “Dan Menkopolhukam akan segera melakukan koordinasi dengan kementerian terkait agar perdamaian dan pembangunan di Aceh berjalan baik, sebab bagi pak Wiranto Aceh memiliki kenangan tersendiri,” katanya.

Menkopolhukam juga menyatakan dukungan pada Gubernur Aceh untuk menjalankan pemerintahan. Selain itu juga menyampaikan harapan agar semua pihak tidak terjebak dengan isu-isu yang merugikan kehidupan rakyat. Secara umum, Menkopolhukam akan membantu mengkomunikasikan semua persoalan Aceh dengan pihak terkait, khusus terkait undangan gubernur untuk hadir dalam PENAS KTNA, Wiranto menyatakan ingin mengunjungi Aceh jika diizinkan oleh Presiden.

Pertemuan tersebut berlangsung di ruang utama Menkopolhukam dalam suasana akrab. Hadir mendampingi Gubernur Aceh Kepala Biro Hukum, Edrian, Kepala Biro Humas, Mulyadi Nurdin, Staf Khusus Gubernur, Fakhrulsyah Mega, dan tim transisi Gubernur, Fauzan. Sementara dari Kemenkopulhukam turut hadir Staf Ahli Menkopolhukam, Prof. Dr. Ryaas Rasyid, Plh. Deputi 5 Kamtibmas, Wakin Mardiwiyono, dan Deputi 1 Politik dalam Negeri, Yoedhi Swastono.

Dalam kesempatan itu, Staf Ahli Menkopolhukam, Prof Dr. Ryaas Rasyid berpesan supaya tidak semua persoalan di daerah dibawa ke Jakarta, sesuai dengan pesan Presiden Jokowi. “Agar jangan sedikit-sedikit daerah mengadu ke pusat, otonomi harus dijalankan dengan benar, apalagi Aceh mengelola pemerintahan berdasarkan kewenangan otonomi khusus,” sebutnya. (rel/mai)