Polemik Mutasi Belum Berakhir

Ketua Komisi 1 DPRA-Abdullah Saleh

YARA dan GeRAK Temui DPRA

BANDA ACEH (RA) – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) gelar pertemuan dengan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) dan GeRAK, terkait berbagai masalah yang terjadi di Aceh. Termasuk soal mutasi pejabat yang kian berlarut-larut dan dapat mengakibatkan macetnya roda pemerintahan Aceh.

Pertemuan di ruang Banggar itu dihadiri Ketua Komisi I Abdullah Saleh, Wakil Komisi I Azhari Cagee dan Anggota Tanwir Mahdi. “Ketika masalah ini muncul dan sudah berdampak pada tergangunya pelayanan umum dan eksekusi anggaran lamban. Maka DPRA tidak boleh lagi diam, kita tidak ingin anggaran yang sudah ada untuk pembangunan Aceh terhenti akibat persoalan yang sedang terjadi, sehingga masyarakat dan Aceh dirugikan,” kata Abdullah Saleh, Kamis (30/3).

Ia menjelaskan, kenapa selama ini DPRA diam terhadap polemik SKPA tersebut, karena masih berharap agar dapat diselesaikan Gubernur Aceh Zaini Abdullah selaku kepala pemerintah Aceh.
Hal serupa juga disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRA, Azhari Cage terkait dengan terlambatnya proses APBA akibat tersandung berbagai persoalan yang sedang terjadi, termasuk masalah mutasi pejabat eselon II di jajaran pemerintah Aceh.

Selain itu, turut dibahas soal UUPA. Bahkan ia menyatakan sangat komit dengan penegakan UUPA di Aceh, serta harus diperjuangkan agar status UUPA jelas dan mengikat hingga dapat dipergunakan sebagai landasan hukum yang sah.

“Karena adanya partai lokal di Aceh juga karena adanya UUPA,” katanya.
Sementara Ketua YARA Safaruddin mengatakan, polemik mutasi SKPA ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dan harus segera diselesaikan. Jangan sampai realisasi APBA terganggu akibat terjadi kisruh itu.
“Masyarakat hari ini sudah bosan dengan polemik mutasi pejabat eselon II yang berbuntut panjang hingga tak kunjung selesai ini, “katanya. (mag-71/mai)