YARA Tuding Pemko Subulussalam Melanggar UU

Kantor Tak Miliki IMB

SUBULUSSALAM (RA) –Banyaknya bangunan gedung milik Pemerintah Kota Subulussalam tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menuai kritikan dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Kota Subulussalam.

Edi Sahputra Bako selaku Ketua YARA Perwakilan Kota Subulussalam menilai Pemerintah Kota Subulussalam telah melanggar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Menurut Edi, hal ini merupakan contoh buruk bagi masyarakat. Pemerintah sebagai pelaksana dan penegak aturan, seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat “ini namanya pembodohan yang disajikan kepada masyarakat. Coba bayangkan, masyarakat disuruh mengurus IMB, sementara pemerintah sendiri mengabaikan,“ kata Edi kepada rakyataceh, Kamis (30/3).

Edi menilai Pemerintah Kota Subulussalam tidak serius menata pembangunan di Kota Subulussalam. Terbukti sejak 2014 lalu, qanun Kota Subulussalam tentang Bangunan Gedung hingga kini tidak ada kejelasan.

Ditambah qanun tentang RTRW juga hingga kini bernasib sama, sehingga gedung-gedung tersebut berdiri tanpa memperhatikan Garis Sepadan Bangunan dengan Jalan umum.

“Hal seperti ini pasti menimbulkan permasalahan nanti, karena ketika ada pembangunan pelebaran badan jalan dan pekerjaan lain, maka tidak jarang bangunan rakyat dan Pemerintah diruntuhkan atau terkena imbas sehingga terjadi permasalahan. Seharusnya pembangunan pemerintah Kota Subulussalam berdasarkan siteplan, sesuai RTRW yang didalamnya ada tata ruang kota,“ tambah Edi.

Masih menurut Edi, pasal 14 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung, secara tegas mengatakan, setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung wajib memiliki izin mendirikan bangunan gedung.

Sementara, Sekretaris Daerah Kota Subulussalam, H. Damhuri, SP, MM melalui telepon selulernya mengatakan, mengenai IMB bangunan gedung milik pemerintah akan segera diurus.
Damhuri mengakui qanun kota subulussalam tentang IMB sudah disahkan tinggal pelaksanaannya. Jika diterapkan kepada masyarakat, kata Damhuri, bisa akan muncul masalah baru “Untuk bangunan gedung milik pemerintah akan kita urus IMB nya “ kata Damhuri. (lim/min)