Operasi Tanpa Bayar PSDH dan DR

ISP Dituding Seperti Preman

SUBULUSSALAM (RA) – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Subulussalamn, Rasumin angkat bicara persoalan PT Indo Sawit Perkasa yang membuka lahan perkebunan di Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam.

Kata Rasumin, persoalan ISP sebenarnya sudah lama berlarut sejak awal pembukaan HGU di sana. Awal tahun 2016 lalu, kata Rasumin, lembaga DPRK sudah dua kali melayangkan surat ke pihak ISP dan pemerintah agar menghentikan kegiatan ISP menunggu selesai semua izin termasuk ganti rugi tegakan, namun ISP terus beroperasi karena tidak adanya tindakan tegas dari pemerintah.

“Sudah dua kali kami layangkan surat ke pemerintah dan ISP agar jangan dulu beroperasi sebelum semua izin selesai. Tapi karena tidak ada tindakan pemerintah, ISP merajalela dan seperti perusahaan preman “ kata Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil Sultan Daulat kepada rakyataceh, Rabu (5/4).

Tak hanya itu, Rasumin juga membocorkan bahwa ISP sudah melakukan penanaman kelapa sawit diareal itu dan sudah pasti pepohonan sudah dimusnahkan tanpa adanya ganti rugi tegakan.

“Ini aneh, tindakan KPH menghentikan kegiatan ISP terbilang lambat. Kemana selama ini mereka, seolah-olah tutup mata. Ini menyangkut kerugian negara menebang kayu tanpa ada ganti rugi seperti diamanatkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan “ ujar Rasumin.

Rasumin sangat yakin, tindakan KPH menghentikan kegiatan ISP itu hanya sebentar dan kembali membiarkan ISP bekerja meski tanpa adanya ganti rugi tegakan kayu. Rasumin juga mencurigai adanya permainan dibalik ganti rugi nilai tegakan yang hanya 350 hektar dari 1041 hekat luas areal lahan ISP “ tidak logika kalau alasan sisa 350 hektar itu dibeli dari warga. Saya paham betul berapa hektar yang diganti rugi perusahaan lahan warga. Paling banyak 100 hektar. Ada apa ini “ tegas Rasumin yang mengaku lagi perjalanan menuju Banda Aceh.

Selain Rasumin, Edi Sahputra Bako selaku Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Kota Subulussalam juga angkat bicara. Edi menuturkan, pada tanggal 6 Maret lalu, pihaknya telah melayangkan surat ke ISP prihal Permintaan Klarifikasi Kewajiban PNBP, PSDH dan Reboisasi pembukaan hutan untuk perkebunan, namun belum ada balasan.

Jika terhadap kewajiban tersebut tidak diberikan atau dilaksanakan, Edi mengakatakn pihak perusahaan telah melanggar peraturan perundang-undangan dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal 20 huruf a dan b dan pasal 21 ayat (1) huruf a dan d dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak 4 (empat) kali lipat dari jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Edi juga meminta pemerintah Kota Subulussalam dan Provinsi Aceh untuk mengkaji ulang perizinan HGU PT. ISP yang terletak di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam tersebut “ ISP jelas sudah merajalela. Jika tidak patuh pada aturan, cabut saja izin usahanya “ ujar Edi.

Sebelumnya, Manager lapangan PT ISP, Nirman melalui telepon selulernya mengaku pihaknya saat ini tengah mengusulkan pengurusan PSDH, DR dan GNT ke pihak perkebunan pada tahun 2015 lalu. Namun, kata Nirman, pihak dinas belum turun kelapangan tanpa alasan yang jelas.

“Kami sudah mengusulkan berkas pengurusan PSDH, DR dan GNT ke Dinas pada waktu itu. Tapi tim dari dinas belum ada turun “ aku Nirman. (lim/min)