Tolak Qanun Migas

Illiza Sa’aduddin Djamal

Banda Aceh – Forum Komunikasi Pemerintah Kabupaten/Kota (FKKA) seluruh Aceh menggelar rapat membahas langkah-langkah yang akan ditempuh terkait penolakan terhadap Qanun Nomor 10 Tahun 2016. Forum yang diikuti oleh puluhan Bupati/Walikota dan Ketua DPRK seluruh Aceh digelar di Aula Lantai IV, Balai Kota Banda Aceh. Rapat dipimpin oleh Koordinator FKKA, Illiza Sa’aduddin Djamal dan dipandu oleh moderator Nasaruddin yang juga Bupati Aceh Tengah.

Selain Illiza dan Nasaruddin, para Bupati/Walikota yang hadir pada acara ini, diantaranya Walikota Sabang Zulkifli H Adam, Walikota Langsa Usman Abdullah (Toke Suum), Wakil Bupati Simeulu Hasrul Edyar, Wabup Aceh Jaya Tgk Maulidi, Wabup Aceh Barat Rachmat Fitri, Wakil Walikota Banda Aceh Zainal Arifin, Ketua DPRK Banda Aceh, Wabup Aceh Utara M Jamil, Wakil Bupati Pidie jaya Said Mulyadi, Wakil Ketua DPRK Aceh Selatan Mulyadi, Wakil Ketua DPRK Lhokseumawe Suryadi, Wakil Bupati Aceh Tamiang Iskandar Zulkarnain, dan sejumlah pejabat kabupaten/kota lainnya di Aceh.

Forum ini memutuskan menolak keberadaan Qanun Nomor 10 Tahun 2016 yang kebijakannya dinilai sangat merugikan Kabupaten/Kota dimana dana Otsus atau yang biasa dikenal dana bagi hasil migas sebanyak 40% jatah Kabupaten/Kota mekanismenya kembali ke sistem pagu.

Pertemuan Sabtu lalu, forum ini melahirkan pernyataan sikap, salah-satu diantaranta adalah meminta kepada Pemerintahan Aceh untuk melakukan revisi kembali Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016. Karena Qanun tersebut bertentangan dengan azas umum penyelenggaraan pemerintahan Aceh, terutama azas keIslaman, azas tertib penyelengaraan pemerintahan, azas keterbukaan, dan azas proporsionalitas.

“DPRA atau Gubernur Aceh tidak pernah mengundang Bupati, Walikota, dan Pimpinan DPRK untuk diminta atau didengar saran, pendapat dan pertimbangannya ketika proses dan tahapan pembahasan Qanun Nomor 10 Tahun 2016 berlangsung,” ungkap Illiza saat memimpin rapat.
“Kabupaten Kota merasa sangat dirugikan dengan sistem pagu yang ada,” ujar Wali Kota Banda Aceh itu, Ahad (9/4).

Menurutnya, penetapan Qanun tersebut tanpa ada pemberitahuan kepada kabupaten/kota. Ia Selaku ketua FKKA mengaku tidak tahu apa-apa soal hal itu.
“Surat sudah kami layangkan ke gubernur, tapi masih belum mendapat tanggapan,” ujarnya. Ia juga mengatakan, setelah rapat FKKA hari itu dan mendapatkan tanda tangan dari semua anggota, mereka akan melakukan audiensi dalam waktu dekat.

Menurutnya, selama ini mereka telah melakukan semua program dengan baik, meskipun ia mengakui bahwa tak ada lembaga yang perfek termasuk provinsi sekalipun. “Ya, harus ikhlaslah, namanya kita ibadah. Nawaitu harus benar-benar. Jangan melihat ini dengan kacamata pribadi atau kelompok. Lihatlah dari kacamata yang lebih besar untuk harmonisasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, harmonisasi adalah paling penting dalam membangun daerah. “Ambil kebijakan ya pakai hati nuranilah. Bayangkan jika propinsi berada di posisi kabupaten kota? Ketika mereka harus bolak balik ke daerah. Belum lagi biayanya dan belum tentu bisa menyelesaikan urusan itu dalam sekejab. Jadi ribet sekali,” terang Ketua FKKA itu.

Wakil ketua 1 DPRK Kota Subulussalam, Mariani Harahap mengatakan mereka harus mengambil tindakan tegas. “Selain merasa sangat sangat dirugikan, ini seolah menghilangkan kehormatan dan martabat kabupaten/kota,” katanya.

Ia berharap, rapat FKKA hari itu, bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat, sebab ia percaya bahwa provinsi tak lebih tahu kebutuhan daerahnya dari pada kabupaten kota. “Saya yakin seluruhnya inginkan ini kembali seperti Qanun 2013, dan dikelola langsung oleh Kabupaten Kota” tutupnya.

*Ancam Judicial Review

Hasil dari rapat ini, FKKA akan menemui Gubernur dan Legislatif Aceh untuk menyampaikan pernyataan sikap bahwa FKKA dengan tegas menolak Qanun Nomor 10 Tahun 2016.
Forum juga menyepakati akan melakukan upaya hukum, yakni mengajukan Judicial Review ke Mahkamang Agung (MA) apabila Pemerintah Provinsi tidak merespon sikak dari FKKA. (mag-77/mai)