SUBULUSSALAM (RA) – Persoalan pembangunan patung menari tiga dimensi yang akan dibangun Pemerintah Kota Subulussalam menuai penolakan dan diminta untuk dibatalkan.

Permintaan ini datang dari DPRK Subulussalam, Rasumin Pohan. Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil Sultan Daulat ini, pembangunan patung tari dampeng tersebut tidak mencerminkan syariat Islam di Kota Subulussalam.

Menurut Rasumin, dengan anggaran mencapai miliaran lebih baik dialihkan ke program menyentuh masyarakat, seperti pembukaan jalan pertanian dan perkebunanan sehingga dirasakan menfaatnya.

Terlebih, kata Rasumin, pembangunan patung dengan skala 3 dimensi merupakan larangan dalam ajaran Islam. “Fatwa MPU Aceh jelas tidak memperbolehkan pembangunan patung, karena bertentangan dengan syariat Islam. Kenapa pemerintah sepertinya ngotot membangun yang belum tentu ada manfaatnya kepada masyarakat “ kata Rasumin, Selasa (11/4).

Rasumin mengaku baru mengetahui akan dibangunnya patung tari dampeng itu setelah membaca berita harian Rakyat Aceh edisi sebelumnya. Kata Rasumin, dengan anggaran Rp 1,9 miliar itu jika dimanfaatkan untuk pengerasan jalan pertanian bisa menembus 4 kiometer.

“Jangan nanti timbul Subulussalam dikenang sebagai pendiri patung. Sebab, patung dengan wujud manusia 3 dimensi itu merupakan pertama di Kota Subulussalam,“ ujarnya lagi.

Dalam waktu dekat, Rasumin akan menyampaikan ke Komisi C DPRK Subulussalam yang membidangi dinas terkait untuk melakukan pemanggil terhadap Kepala Dinas menanyakan pembangunan patung tersebut “ kami akan panggil jika tetap dibangun “ aku Rasumin.

Rasumin sendiri mengaku tidak mengetahui adanya dana pembangunan patung tersebut saat pembahasan di DPRK. Menurut Rasimun, kebiasaan pemerintah sering mengotak-atik anggaran setelah dibahas di Banggar. “Sama seperti tahun 2016 lalu, lain dibahas di banggar, lain yang muncul, seperti ini yang kita takutkan,“ aku Rasumin.

Selain Rasumin, protes juga datang dari Wakil Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Subulussalam, Safran Kombih, SH. Menurut Safran, pembangunan patung tari dampeng sebagai tari adat suku Singkil didominasi masyarakat Kota Subulussalam itu belum ada landasan.

Artinya, kata Safran, pakaian adat tersebut yang tentunya akan digambarkan dalam pembangunan patung itu belum memiliki referensi “ kalau masalah syariat saya no comen karena itu ranahnya MPU. Tapi kalau masalah baju adat kita belum ada qanun nya “ sebut Safran.

Safran juga meminta kepada Wali Kota Subulussalam untuk mengurungkan niatnya membangun patung tersebut. Karena selain tidak sesuai dengan syariat islam, juga landasan pakaian adat yang dipasang nantinya belum ada. (lim/min)

Quote:

“Fatwa MPU Aceh jelas tidak memperbolehkan pembangunan patung, karena bertentangan dengan syariat Islam”