Data Korban Gempa Belum Valid Wabup Pidie Jaya ‘Disidang’ Dewan

SIMPANG SIUR: Rapat Terbatas DPRK Pidie Jaya dengan Wakil Bupati menyangkut simpang siurnya data korban gempa yang belum valid hingga kini di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRK, Selasa (11/4). IKHSAN/RAKYAT ACEH

PIDIE JAYA (RA) – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya memanggil wakil bupati setempat yang juga Dansatgas penanganan gempa Pidie Jaya, Said Mulyadi, mempertanyakan simpang siurnya data korban gempa yang dikeluhkan masyarakat.

Rapat terbatas berlangsung di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRK, Selasa (11/4), dihadiri 20 orang dari 25 anggota dewan berlangsung alot dengan sejumlah pertanyaan kritis kepada wakil bupati. Sementara dari pihak wakil bupati, turut didampingi Kadis PU dan Sekretarsi Dinas Sosial serta pejabat dari Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) setempat.

Para anggota dewan yang mulai berang dengan berbagai permasalahan penanganan korban gempa tersebut melontarkan sejumlah pertanyaan, seperti disampaikan, Yusri Abdullah.

Menurut Ayah Yusri, panggilan dekat politis PAN tersebut, dari pertama dilakukan pendataan terhadap rumah korban gempa, sudah terjadi kesalahan, begitu pihak camat saat masyarakat dalam mengeluhkan hasil pendataan tersebut, buang badan.

“Kalau verifikasi data dilakukan sudah benar, maka selanjutnya akan benar. Tapi saat ini, data korban gempa penerima dana pembangunan rumah, belum jelas hingga kini,” ujarnya.

Edi Saputra, menyebutkan, informasi serta fakta ditemukannya di sejumlah desa di daerah pemilihannya, banyak terjadi tumpang tindih dalam pendataan. “Menurut saya, tim dalam desa jangan hanya dari keuchik saja. Ini untuk menghidari permasalahan yang terjadi,” cetus dia.

Sementara Wakil Ketua DPRK Pidie Jaya, Fahkruzzaman Hasballah mengatakan, tujuan dewan memanggil wakil bupati supaya tidak ada lagi, khilafiyah di SKPK-SKPK yang terlibat dalam penanganan korban gempa “Dinas-dinas yang ikut menangani korban gempa, harus satu suara. Bukan malah melontarkan ke pihak lain,” ujar dia.

Lebih lanjut ia memaparkan, belakangan ini banyak korban gempa sedang berbondong-bondong uka rekening untuk dapat menerima Jadup yang akan disalurkan. Namun disisi lain, masih terdapat yang belum betul-betul valid mana saja korban gempa yang selayaknya mendapatkan bantuan Jadup tersebut.

“Kalau datanya belum valid, haram untuk buka rekening. Apakah itu untuk Jadup dan atau dana stimulan pembangunan rumah. Jangan sampai dengan masalah ini menjadi masalah terbesar di Pidie Jaya,” tegas Fakhruzzaman.

Menanggapi pertanyaan-pertanyaan kritis dari 20 anggota dewan Pidie Jaya tersebut, Wakil Bupati Pidie Jaya, Said Mulyadi menyebutkan, sebelum rehab rekon terhadap rumah korban gempa, pihaknya akan terlebih dahulu memverifikasi ulang data penerima bantuan yang dilakukan dilakukan sebanyak dua kali.

Ia tidak lagi mempersoalkan masyakat yang tidak layak, namun mendapat Huntara. Sebab jika itu kembali dipersoalkan, bakal terjadi gejolak lebih besar. Untuk itu, sebut Said, dalam penyaluran bantuan rumah permanen sebagaiman kategori ditetapkan, akan dilakukan verifikasi kembali dan dituangkan dalam SK bupati.

“Dalam penyaluran bantuan pembangunan rumah, kita mengacu pada dua katagori sebagaimana yang telah ditentukan Pemerintah Pusat, yaitu, rusak berat dan rusak. Untuk penyaluran kepada yang sesuai katagori itu, akan dilakukan verifikasi ulang,” sebutnya.

Verifikasi ulang tersebut, kata Said, akan dilakukan tim konsultan manajemen yang akan direkrut khusus. Tim bersifat independent tersebut nantinya, selian memverifikasi ulang korban gempa yang berhak menerima bantuan, setiap satu orang akan memantau 20 unit rumah yang akan dibangun dan tim ini bertanggung jawab terhadap laporan progresnya.

“BNPB menyediakan anggaran sebesar Rp 13 milyar untuk tim khusus tersebut. Namun kendali tanggung jawab, harus tetap diawasi Pemkab. Intinya data korban gempa ini harus valid,” ujar Said.

Terkait masyarakat yang telah membuka rekening untuk menerima penyaluran Jadup, ia menegaskan telah memerintahkan leading sektor terkait yakni, Dinas Sosial untuk menghentikannya. Kita tak mau timbul masalah lagi sebagaimana banyaknya komplain dalam penyaluran huntara, sebelum data yang benar-benar valid dimiliki,” pungkasnya. (mag-78/min)