Warga Kota Subulussalam Teken Petisi Tolak Pembanguna Patung Menari

Beberapa tokoh memberikan tandatangan dikain putih sebagai bentuk penolakan pembangunan patung (foto Kaya Alim)

SUBULUSSALAM (RA) – Sejumlah aktivis Kota Subulussalam yang menamakan diri Gerakan Kawal Patwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menggelar aksi petisi kain putih sepanjang 15 meter sebagai bentuk penolakan pembangunan patung menari di persimpangan Jalan Malikulsaleh, Kamis (13/4).

Edi Sahputra selaku koordinator aksi mengatakan bahwa penolakan pembangunan patung menari tersebut merupakan sikap sebagai dukungan terhadap Patwa MPU Nomor 12 Tahun 2013 yang menjelaskan tidak memperbolehkan pembangunan patung yang bertentangan dengan syariat islam “ Pembangunan patung kami nilai menciderai kaidah syariat islam yang ada di negeri syekh hamzah fansuri dan aceh yang bergelar serambi mekkah. Pemerintah harus membatalkan pembangunan patung tersebut “ pinta Edi.

Menurut Edi, pembangunan patung yang menghabiskan anggaran Rp 1,9 Milyar itu merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat islam di Kota Subulussalam yang merupakan bagian dari Provinsi Aceh. Tambah Edi, Wali Kota Subulussalam bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku pemegang kebijakan dan dinas terkait untuk segera membatalkan pembangunan patung.

Aksi penggalangan tanda tangan dengan membentangkan kain putih dipinggir jalan itu sempat menjadi perhatian khusus bagi pengendara. Bahkan sebagian pengendara turun untuk memberikan tandatangan ke kain putih sebagi bentuk penolakan pembangunan patung tiga demensi itu. Selain menolak pembangunan patung yang akan mau ditenderkan itu, puluhan warga itu juga meminta kepada Wali Kota agar patung yang sudah dibangun tahun 2015 lalu yang berada di depan kantor Camat Rundeng segera diruntuhkan “ dalam agama yang kita anut yaitu Islam, secara jelas tidak memperbolehkan pembangunan patung, kenapa pemerintah sendiri melanggarnya “ teriak Edi.

Orator lainnya dari Pengurus Form Pembela Islam (FPI) Kota Subulussalam, Arifin Syarbaini mengatakan hal yang sama saat turut ikut menandatangai kain putih itu. Menurut Arifin, patung merupakan larangan untuk dibangun oleh umat islam sehingga tidak diperbolehkan.

Satria Tumanggor yang merupaka Sekretaris LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kota Subulussalam juga meminta kepada Wali Kota untuk mengurungkan niatnya membangun patung yang sudah jelas dilarang dalam agama “ batalkan pembangunan patung. Ini negeri syariat islam “ kata Satria.

Penggalangan tandatangan itu usai sekitar pukul 12.20 WIB. Kata Edi, pihaknya akan terus melakukan penolakan jika pemerintah bersekukuh membangun patung tari dampeng (adat singkil). Kata Edi, senin depan beberapa aktivitas akan mendatangi kantor DPRK meminta menandatangani petisi tersebut dan sekalian menyerahkan kepada Wali Kota “ senin akan kita serahkan ke DPRK sebagai wakil rakyat, untuk diserahkan kepada Wali Kota “ Kata Edi.

Terlihat dilapangan, beberapa tokoh juga turut memberi tandatangan sebagai bentuk penolakan pembangunan patung. Salah satunya adalah Ketua Komisi D DPRK, Dedi Bancin, SE dan Pimpinan Rumah Suluk Baitussalikin, Tgk. Salman (lim)