Hari Ini Turki Gelar Referendum Demi Perluas Kekuasaan Erdogan

Warga berjalan di dekat billboard bergambar Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang berisi ajakan mendukung referendum. (Burhan Ozbilici/AP Photo)

Harianrakyataceh.com – Sejak menjadi sasaran kudeta gagal pertengahan tahun lalu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan terobsesi memperluas kekuasaan. Ribuan warga yang tidak sejalan dengannya ditahan atau dicopot dari jabatan. Kini dia menggelar referendum untuk mengubah konstitusi.

KEINGINAN untuk mengubah konstitusi dilontarkan Erdogan sejak dirinya lolos kudeta militer 15 Juli 2016. Lima bulan kemudian rancangan amandemen konstitusi diusulkan. Pemerintah mengajukan 21 poin perubahan. Selama pembahasan, bentrokan fisik di parlemen tidak terhindarkan. Mulai menggigit lawan hingga menggunakan mikrofon untuk memukul.

Pada pertengahan Januari lalu, mayoritas anggota parelemen akhirnya setuju, tapi hanya untuk 18 poin. Itu pun yang setuju tidak mencapai tiga perempat dari total anggota parlemen. Agar amandemen berlaku resmi, digelarlah referendum untuk mendapat persetujuan dari masyarakat. Pemerintah dan oposisi sibuk berkampanye.

Sayangnya, poin-poin perubahan itu tidak tampak dalam balot yang diberikan kepada pemilih. Mereka hanya disuguhi kertas bertulisan Evet alias Yes atau Hayir alias No. Tidak ada penjelasan apa yang harus mereka pilih dan imbasnya bagi masa depan Turki.

“Pemerintah, tampaknya, mencoba untuk mengapitalisasi popularitas Erdogan untuk menggerakkan basis massa pendu­kungnya,” ujar pengamat politik Turki Can E. Mutlu.

Asisten profesor bidang politik internasional di Acadia University Nova Scotia, Kanada, itu mengungkapkan bahwa para pendukung Erdogan di akar rumput masih sangat kuat.

Pemerintah seakan-akan menyatakan kepada penduduk untuk memilih mendukung Erdogan atau tidak. Bukan tentang perubahan di dalam konstitusi. Pada kampanye maupun spanduk yang disebar di berbagai titik, sangat minim penjelasan tentang perubahan apa yang bakal dirasakan penduduk. Spanduk-spanduk raksasa yang ada di berbagai pelosok negeri malah bergambar wajah Erdogan dalam skala besar dengan ajakan untuk memilih Yes. Wajah pemimpin 63 tahun itu memenuhi berbagai siaran televisi hampir setiap hari.

Dalam kampanyenya, Erdogan lebih banyak menyampaikan paparan tentang Syria, rencana penggulingan kekuasaan yang digagalkan beberapa waktu lalu, serangan teroris, dan berbagai hal lainnya kecuali tentang perubahan konstitusi yang diusulkannya.

Padahal, amandemen konstitusi yang diusung Erdogan bakal membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap masa depan Turki. Jika referendum menghasilkan kemenangan untuk pendukung perubahan konstitusi, sangat mungkin suami Emine tersebut bakal mengganti para menteri dengan orang-orang kepercayaannya. Proses transisi bakal berlangsung dua tahun sebelum konstitusi yang baru berlaku sepenuhnya pada 2019.

“Parlemen akan menjadi benar-benar tidak efektif, hanya berfungsi untuk menyetujui kebijakan Erdogan. Tidak ada lagi perdana menteri, semua kekuasaan di tangan Erdogan,” ujar salah seorang anggota Contemporary Turkish Studies di London School of Economics Esra Ozyurek.

Erdogan berdalih bahwa dengan sistem pemerintahan yang lama, parlemen kerap mengganti kabinet. Kekuatan pemerintah terbatas. Nah, dengan adanya amandemen itu, pemerintah bakal lebih kuat dan stabil.

Oposisi tentu saja sejak awal berjuang mati-matian menentang usul amandemen tersebut. Namun, mereka kesulitan berkampanye untuk mengajak masyarakat menolak referendum. Sebab, sejak 21 Juli 2016, Turki mendeklarasikan kondisi darurat dan status tersebut berakhir pada 19 April nanti. Orang dilarang berkumpul dalam jumlah besar dan kampanye harus seizin pemerintah.

Karena itulah, oposisi yang terdiri atas Republican People’s Party (CHP) dan partai pro-Kurdi Peoples’ Democratic Party (HDP) lebih memilih berkampanye lewat media sosial. Salah satu video yang mereka unggah berjudul No to a presidency and one-man regime. (AFP/Reuters/AlJazeera/NP/BBC/sha/c4/any) 

Etnis Kurdi Jadi Penentu

ETNIS Kurdi di Turki bisa menjadi penentu dalam referendum hari ini. Sebagai etnis minoritas terbesar di Turki, mayoritas penduduk Kurdi memilih menolak perubahan konstitusi. Jumlah etnis Kurdi di Turki mencapai 15-20 persen dari keseluruhan populasi di negara yang dipimpin Presiden Recep Tayyip Erdogan itu.

Bukan tanpa alasan etnis Kurdi memilih menolak amandemen konstitusi. Sejak Erdogan mundur dari pembicaraan damai dengan pemberontak PKK Kurdi pada 2015, serangan besar-besaran dilakukan pemerintah. Ribuan orang etnis Kurdi ditahan dan ratusan lainnya tewas. Sebagian besar adalah penduduk sipil.

“Saya akan memilih No karena saya menolak semua sistem fasis dan semua penindasan,” ujar Isa, salah seorang pendukung partai pro-Kurdi People’s Democratic Party (HDP). Dia mengungkapkan, banyak orang yang membicarakan masalah ekonomi dan ingin penyelesaian melalui referendum ini. Namun, bagi penduduk Kurdi, bukan ekonomi yang menjadi masalah, melainkan penindasan yang membuat banyak ibu menangis karena kehilangan anak-anaknya yang masih muda.

Warga Kurdi berharap kekalahan Erdogan nanti bisa membuatnya kembali duduk satu meja untuk membahas perdamaian. Di kubu Erdogan sendiri, tidak semua orang satu suara. Sebagian kecil anggota parlemen dan pendukung partai AKP dan partai koalisinya, Nationalist Action Party (MHP), menolak amandemen. Mereka ini akan menambahkan suara pada kubu No.

Sementara itu, Erdogan diperkirakan mendapatkan dukungan kuat dari penduduk kelas menengah. Mereka inilah yang merasakan bagaimana perekonomian di Turki melesat tajam saat dipimpin Erdogan. (CNN/RFI/sha/c17/any) 

Jika kubu yes menang 

– Peran Perdana Menteri akan dihapuskan, diganti dengan wakil presiden. Presiden bisa memilih 2-3 wakil presiden.

– Presiden bakal menjadi kepala eksekutif dan kepala negara serta boleh menjadi pimpinan maupun anggota partai politik. Presiden menjabat maksimal dua kali.

– Jika terjadi kekosongan kekuasaan presiden, harus digelar pemilu dalam kurun waktu kurang dari 45 hari.

– Presiden boleh menunjuk menteri, menyusun anggaran, memilih mayorias hakim senior, dan membuat aturan hukum tertentu dengan mengeluarkan dekrit.

– Presiden berhak menentukan kondisi darurat negara tanpa perlu persetujuan parlemen.

– Parlemen akan kehilangan haknya untuk memilih menteri di kabinet ataupun mengusulkan penyelidikan di pemerintahan. Namun, mereka bisa memakzulkan dan menginvestigasi presiden jika mayoritas anggota mendukung. Untuk mengadili presiden, dibutuhkan dua per tiga suara di parlemen.

– Jumlah anggota parlemen bakal meningkat dari 550 menjadi 600 orang.

– Pemilu parlemen akan disatukan dengan pemilu presiden, yaitu digelar lima tahun sekali. Sebelumnya, pemilu parlemen dilaksanakan empat tahun sekali.

– Batas minimal usia anggota parlemen diturunkan dari 25 tahun menjadi 18 tahun. Tidak lagi harus menyelesaikan wajib militer. Individu yang memiliki hubungan dengan militer tidak boleh mencalonkan diri sebagai anggota parlemen.

– Pengadilan militer dihapuskan kecuali ada penyelidikan atas tindakan prajurit dalam kondisi perang.