Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi Pemerintah Didesak Tinjau Ulang Penutupan AKKES

AKSI DEMO: Ratusan mahasiswa AKKES Pemkab Aceh Utara menggelar aksi demo menuntut pemerintah tidak menutup kampus mereka, Aceh Utara, Senin (17/4). AGUSTIAR/RAKYAT ACEH

ACEH UTARA (RA) – Ratusan mahasiswa/mahasiswi Akkes Pemkab Aceh Utara menggelar aksi damai terkait penolakan rencana penutupan kampus mereka, Senin (17/4). Merkea membawa sejumlah poster dan spanduk serta melakukan orasi.

Pada hari itu, di lokasi kampus, aset Pemkab Aceh Utara, juga hadir perwakilan DPRK Aceh Utara dari komisi E. Kedatangan wakil rakyat untuk mendengarkan langsung aspirasi disampaikan mahasiswa dan para tenaga pengajar di Akkes yang nota benenya milik Pemkab Aceh Utara.

Kedatangan anggota komisi E diketuai Tgk Junaidi, disambut Direktur Akkes, Riza Musni serta sejumlah pejabat dan tenaga pengajar di kampus yang menghasilkan tenaga medis tersebut. Dalam pertemuan, diketahui semua tenaga pengajar di lembaga pendidikan kesehatan itu tidak ada yang menginginkan kampus ditutup.

Bahkan dengan berbagai alasan pihak pengajar menginginkan agar Akkes dimerger atau dialihkan ke Unimal. Yakni dengan pertimbangan Unimal telah berdiri fakultas kedokteran. Bukan malah menutup dan menjadikan bangunan sebagai UPTD.

“Penutupan kampus dengan alasan tenaga kesehatan sudah memadai, itu tidak rasional atau tidak logis. Terkesan kalau pemerintah hanya peduli kepada aset, padahal yang penting adalah pendidikan bagi generasi muda,”ujar Ustad Diauddin, salah seorang tenaga pengajar.

Hal serupa juga diungkap oleh DR Irwan Saputra yang juga merupakan dosen di Akkes tersebut. Menurutnya pemerintah harus jeli melihat, yang mana aset yang paling penting. Bahkan alasan bukan menutup tapi memfungsikan lokasi Akkes sebagai UPTD. Padahal itu sama saja dengan menutup kegiatan belajar mengajar.

“Aset tanah dan bangunan itu dalam waktu sekejap bisa kita hancurkan. Tetapi aset generasi mudadalam menerima pengetahuan, ini yang paling penting. Seharusnya pemerintah tidak langsung merekomendasi yang tidak membawa manfaat bagi daerah,”ujarnya.

Sementara itu, ketua komisi E, Tgk Junaidi mengatakan kedatangan pihaknya untuk melihat secara langsung dan menerima masukan terkait gejolak yang terjadi di Akkes. Dari beberapa masukan yang pihaknya terima, komisi E DPRK Aceh Utara komit untuk mendukung agar rekomendasi Pemkab Aceh Utara dapat ditinjau ulang.

“Kami sepakat untuk meminta Pemkab Aceh Utara meninjau ulang keputusannya menutup atau menjadikan kamus ini menjadi UPTD. Kita siap mendukung agar proses belajar mengajar mahasiswa terus berjalan. Namun sejauh ini pihak kami juga akan melakukan koordinasi dengan pihak Unimal dan juga sejumlah lembaga lain,”terang politisi dari Partai Aceh ini.

Di hadapan ratusan mahasiswa, komisi E DPRK Aceh Utara juga mengungkapkan hal yang sama. Bahkan dewan meminta dukungan para mahasiswa untuk tetap belajar dan pihak Akkes menyamakan persepsi.

“Doakan kami agar perjuangan ini bisa berhasil. Kami tentu tidak bisa memutusan, tapi akan kita perjuangkan agar pemerintah mau meninjau ulang keputusannya. Untuk itu, dukungan semua pihak sangat kami harapkan, terutama dari pihak kampus,”sambung Ismed Nur AJ Hasan yang juga anggota DPRK Aceh Utara. (agt/min)