Tolak Pembangunan Patung

GKF MPU Aceh Titip Petisi ke DPRK

SUBULUSSALAM (RA) – Pembangunan patung tari dampeng akan dibangun pemerintah menghabiskan anggaran Rp 1,9 milyar hingga kini masih memanas.

Senin (17/4) puluhan masyarakat dan aktivitis menyatakan diri sebagai Gerakan Kawal Fatwa (GKF) MPU Aceh mendatangi kantor DPRK setempat untuk menitipkan kain putih berisi tandatangan masyarakat untuk diserahkan kepada Wali Kota sebagai tanda penolakan pembangunan patung menari.

GKF MPU Aceh gabungan dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), LP – KaPuR, Front Pembela Islam (FPI), Analisi Transparan Publik (ATaP) dan Lumbung Informasi Rakyat (LIRa). Kedatangan mereka bertepatan DPRK menggelar sidang paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Subulussalam tahun anggaran 2016.

Usai sidang, GKF langsung membentangkan kain putih sepanjang 15 meter yang juga petisi menolak patung menari, di depan pintu masuk ruang sidang hasil penggalangan tandatangan masyarakat, Kamis (13/4) lalu.
Melihat aksi pembentangan kain putih, Wakil Ketua DPRK Subulussalam, Fajri Munthe langsung mengajak GKF masuk ke ruangan Badan Anggaran (Banggar) mendiskusikan penolakan tersebut.

Dalam pertemuan itu, koordinator GKF MPU Aceh, Edi Sahputra Bako, S. Sos menyampaikan penolakan pembangunan patung. Kata Edi, dalam ajaran Islam membangun patung menyerupai wujud ciptaan Allah SWT yang bernyawa hukumnya haram mutlak.

“Kota Subulussalam merupakan bagian dari Aceh berlandaskan syariat Islam. Secara jelas sesuai Fatwa MPU Aceh Nomor 12 tahun 2013 tidak memperbolehkan. Kok pemerintah sendiri yang melanggar,“ kata Edi Sahptura yang merupakan Ketua YARA Perwakilan Kota Subulussalam.

Selain itu, Pengurus FPI Kota Subulussalam, Arifin Syarbaini juga mengatakan bahwa pembangunan patung manusia itu sebagai bentuk pelanggaran pemerintah terhadap Fatwa MPU Aceh. Menurut Arifin Syarbaini, pihaknya akan terus mengawal sebelum adanya keputusan dari pemerintah untuk merevisi pembangunan patung tersebut.

“Pemerintah sendiri telah menghimbau masyarakat agar tidak melanggar syariat islam, tapi kenapa pemerintah sendiri yang melanggar yang secara jelas pembangunan patung itu diharamkan dalam agama islam “ kata Arifin.

Anggota lainnya dari Ketua LP – KaPuR Kota Subulussalam, Hasby BM juga mengatakan hal yang sama. Menurut Hasby, jika pemerintah bersikukuh membangun patung maka pemerintah sendiri sudah membuka kran kepada masyarakat untuk melakukan hal yang sama membangun patung dimasing-masing lokasi. Kata Hasby, penolakan patung menari itu bukan dalam arti tidak cinta terhadap adat budaya, tapi kata Hasby, melestarikan adat dan budaya tidak semestinya dibuat patung yang jelas bertentangan dengan ajaran agama islam “ ini sama saja kita kembali ke zaman jahiliyah “ kata Hasby BM.

Menanggapi penyampaian GKF, dua anggota DPRK Subulussalam, Rasumin Pohan dari politisi PAN dan Dedi Bancin dari PKB menyampaikan apresiasi terhadap kepedulian GKF dalam penolakan pembangunan patung itu. Kata Rasumin, pemerintah bisa saja merevisi pembangunan patung tersebut atau mendesain ulang yang tidak menyerupai mahkluk yang bernyawa “ saya sepakat pembangunan patung manusia itu dibatalkan “ kata Rasumin.

Wakil Ketua DPRK, Fajri Munthe yang memimpin rapat tersebut mengatakan pihaknya akan menggelar pertemuan dengan eksekutif dan ulama untuk membahas permasalahan itu “ pak Wali Kota saat ini berada di Banda Aceh mengikuti Musrenbang, setelah beliau pulang kami akan berkoordinasi dengan melibatkan para ulama kita “ kata Fajri.

Sementara, keterangan resmi dari Wali Kota Subulussalam belum ada meski sudah diminta melalui Humas dan Protokol Setdako. Begitu juga pesan singkat yang dikirim rakyataceh melalui hanpone selulernya juga belum ada jawaban. (lim/min)

ket foto : Koordinator GKF MPU Aceh, Edi Sahputra menitipkan petisi penolakan pembangunan patung kepada Wakil Ketua DPRK Subulussalam, Fajri Munthe (foto Kaya Alim)