Ketua Pospera Subulussalam, Julyadin, SH

Pembangunan Patung Pakai Anggaran ‘Haram’

Quote:
“Artinya anggaran pembangunan patung tersebut adalah anggaran pendatang haram di APBK tahun 2017 karena tanpa proses perencanaan dan proses penganggaran seyogyanya wajib melalui pintu legislatif “

SUBULUSSALAM (RA) – Ketua Pos Perjuangan Rakyat (Pospera) Kota Subulussalam, Julyadin, SH menyebutkan dana pembuatan patung tari dampeng berasal dari penganggaran haram.
Hal ini diungkapkan Julyadin melalui relis yang diterima Rakyat Aceh Selasa (18/4). Jayadin menyebutkan ini berdasarkan pengakuan dari seorang anggota DPRK Subulussalam,yang mengaku tak mengetahui ada pos pembuatan patung.

Julyadin menyebutkan, tak ingin berpolemik tentang haram tidaknya pembuatan patung, karena hal tersebut memasuki ranah para ulama. MPU Subulussalam sebelumnya telah mengeluarkan pernyataan tentang haramnya pembuatan patung.

Julyadin melihat pembangunan ini apakah sudah memenuhi standar perencanaan dan standar penganggaran sesuai dengan regulasi berlaku di republik ini?

“Jawabannya tidak, mengapa demikian? Hal ini terbukti pengakuan anggota DPRK Subulussalam, mereka tidak tau dengan pos anggaran ini. Artinya anggaran pembangunan patung tersebut adalah anggaran pendatang haram di APBK tahun 2017 karena tanpa proses perencanaan dan proses penganggaran seyogyanya wajib melalui pintu legislatif “ ujarnya.

Pada kesempatan itu dia juga mengkritisi Pemerintah Kota Subulussalam tengah hangat-hangatnya melakukan pembangunan di segala sektor. Namun, pembangunan tersebut terkesan tanpa konsep sehingga terjadi bongkar pasang.

Kata Julyadin, selain bongkar pasang, lokasi pembangunan kantor pemerintah juga terkesan amburadul. Sebagai contoh kecil, kata Julyadin, bisa dilihat dibelakang kantor DPRK Subulussalam banyak tidak tau kantor apa saja dibelakang tersebut. Bangunan mewah posisi berlapis-lapis di belakang jalan masuk seperti jalan dusun di kampung kampung

“Hal ini cukup unik untuk ukuran bangunan Kota, ini bukti nyata tata ruang kita tidak jelas, dan banyak persoalan pembangunan lainnya “ kata Julyadin.

Julyadin juga menyebut. prinsip dipakai pemerintah saat ini hanya prinsip aman diperencanaan, aman dipenganggaran, aman dipenarikan dan aman dipertanggungjawaban laporan, “soal bermanfaat atau tidak itu tidak penting bagi penyelenggara pemerintah kota subulussalam saat ini “ sebut Julyadin.

Pemerintah Kota Subulussalam di bawah kepemimpinan Merah Sakti berjalan sembilan tahun juga nyaris gagal. Buktinya tambah Julyadin, sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan Kota Subulussalam meningkat dari angka 19,39 persen naik menjadi angka 20,39 persen atau naik 0,6 persen.
“Semoga di last minute (mas akhir) kepemimpinan Pak Merah Sakti mampu merobah itu semua dan mampu merangkul seluruh element, tidak mengkotak kotakkan komunitas masyarakat, memperbaik tata kola pemerintahan, mereview kembali perencanaan,“ pinta Julyadin. (lim/min)