Mahasiswa Minta UUPA Diperjuangkan

Rakyat Aceh

BANDA ACEH (RA) – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) melakukan aksi di kantor Gubernur Aceh dan Kantor DPRA, Rabu (26/4).

Aksi dilakukan menuntut pemerintah dan anggota DPRA segera membentuk tim hukum untuk merevisi PP nomor 5 tahun 2017 tentang pengelolaan KEK Arun Lhokseumawe. Menurut Pantauan Rakyat Aceh, Aksi ini pertama dilakukan di kantor Gubernur Aceh, mereka melakukan orasi dengan membacakan pernyataan sikap atas tuntutan yang ingin disampaikan dalam aksi ini.

Setelah melakukan orasi damai di depan kantor Gebernur Aceh, selama lebih kurang 15 menit, kemudian aksi dilanjutkan di depan kantor DPR Aceh. Sama seperti di kantor Gubernur, selain mementangkan spanduk dan baliho, mereka juga melakukan orasi secara bergantian.

Para mahasiswa ini meminta gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) kompak dalam mensejahterakan rakyat Aceh. “Kita merasa setelah perjuangan yang dilakukan masyarakat Aceh, yang mengorbankan segalanya termasuk nyawa. Kini telah ditipu oleh pemerintah pusat, maka kami atas nama mahasiswa meminta pemerintah pusat agar tidak khianati masyarakat Aceh,” kata Koordinator Aksi Amirul Mukminin.

Dia mengatakan, PP nomor 5 tahun 2017 harus sama-sama diperjuangkan agar kembali direvisi oleh presiden Republik Indonesia, atas dasar kekhususan Aceh. “Pemerintah Aceh harus perjuangkan itu, karena Aceh memiliki hak untuk mengelola Sumber Daya Alam (SDA) sendiri,” ujarnya.

Dalam aksi ini, dia mengatakan akan menuntut pemerintah pusat untuk kembalikan hak masyarakat Aceh sebagaimana telah diatur dalam UUPA dan kekhususan Aceh. Sementara itu dalam aksi di DPRA, para mahasiswa disambut oleh anggota Komisi I DPR Aceh, Bardan Sahidi, dalam penyambutan ini Bardan juga mengatakan siap memperjuangkan ini dalam gedung DPR. Dengan menandatangani pernyataan sikap. (ibi/rif)