Lia Kent: Aceh Sama Dengan Timor Leste

Foto bersama usai diskusi pembelajaran Transitional Justice di Timor Leste bersama peneliti asal Universitas Internasional Australia, Lia Kent Rabu (10/5). Dhesy Badrina /RAKYAT ACEH

BANDA ACEH (RA) – Aceh yang baru memulai rangkaian Transitional Justice (TJ) usai perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah, dinilai Lia Kent, peneliti Australia National University akan menghadapi tantangan serupa dengan Timor Leste.

Menurut Lia Kent, Aceh memiliki waktu lebih untuk mempelajari TJ atau membuatnya menjadi mainstream. Sebab menurutnya, membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini membutuhkan waktu.

Catatan lain dari Lia, TJ bukan obat mujarab yang dapat menjawab semua hal, memuaskan keinginan dan harapan semua pihak.
Lia Kent juga menekankan masa kerja KKR di Aceh yang lebih panjang semoga tidak menjadi ‘proyek’.

Pernyataan Lia disampaikan dalam Enrichment Discussion yang digelar The Aceh Institute, Kamis (11/5). Dalam diskusi yang dihadiri 40 orang akademisi itu, Lia menekankan pentingnya inisiatif lokal Aceh untuk mensukseskan proses pengungkapan kebenaran ini. Termasuk keterlibatan semua lapisan masyarakat di Aceh seperti aktivis, akademisi, sekolah, dayah, ulama, dan pemerintah.

Pada kesempatan itu, Lia memaparkan penelitiannya terkait Timor Leste yang memiliki riwayat kekerasan. “Hampir sepertiga dari jumlah populasi di Timor Leste sejak invansi Indonesia pada 1974 sebanyak 200,000 orang meninggal dalam rentang waktu 24 tahun. Sebanyak 1500 orang terbunuh selama referendum 1999, dan 400,000 mengungsi,” kata Lia Kent.

Timor Leste yang merdeka pada 2002 akhirnya menerapkan TJ secara ‘top-down. Berdasarkan riset yang dilakukan selama 7 tahun, Pengadilan Hibrida menjadi pilihan untuk menyelesaikan masalah peradilan tersebut.

Salah satu keunggulan Pengadilan Hibrida, yaitu lebih mendapat pengakuan dari dari masyarakat lokal. “1400 pelaku kejahatan ringan pada komunitas mereka telah diadili,” kata Lia Kent.

Meskipun antusias dan partisipasi dari masyarakat sangat tinggi, namun muncul kekecewaan ketika mengetahui pelaku kejahatan berat justru tidak diadili. “Ketimpangan dalam proses pengadilan ini merupakan kekurangan dari TJ di Timor Leste,” papar peneliti asal Australia itu.(mag-77/mai)