Haji Uma Kecewa dengan KBRI Malaysia

Anggota DPD RI H. Sudirman

BANDA ACEH (RA) – Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Aceh Utara, Khalidin sempat sepekan koma di rumah sakit. Pemuda asal Desa Dayah Seupeng, Kecamatan Geureudong Pase, Aceh Utara dirawat di Rumah Sakit Serdang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia, juga sempat menunggak biaya RS sebesar 3.300 RM.

Setelah buntunya proses dari pihak KBRI Malaysia. Sudirman alias Haji Uma yang merupakan anggota DPD RI asal Aceh, bersama warga Aceh di sana mengambil langkah kongkrit, yakni membayar semua tunggakan Rumah Sakit tersebut untuk pengobatan Khalidin (31) yang mencapai 8.000 RM.

Uang sejumlah Rp10 juta itu diserahkan haji uma melalui penghubung Aceh di sana pada ketua Gabungan Aceh Nusantara (GAN), Ihsan. Tindakan ini dilakukan setelah saudara Ihsan datang langsung ke KBRI Malaysia dan pihak KBRI seperti Buang Badan dengan menanyakan kebagian apa surat Rekomendasi dari Ketua Komite 3 DPD RI dikirim. Lalu Ihsan mengatakan KBRI. Lalu mereka mengatakan tidak ada KBRI-nya. Seharus nya mereka banyak Atase disana.

Beruntung, Ihsan bisa mengkonfirmasi langsung dengan Haji Uma via Hand phone (Hp) yang langsung berbicara dengan pihak Kedubes. “Pihak Kedubes mengatakan, yang mengurus tentang kepulangan orang sedang tidak ada, lagi ke lapangan,” Ihsan mengulang pernyataan.

Ia menilai, padahal itu tidak seharusnya terjadi, mestinya pihak kedutaan responsif dengan menindak lanjuti permasalahan tunggakan rumah sakit yang sebelumnya malah saudara Khalidi tidak boleh dipulangkan. “Namun setelah ada yang menjamin baru bisa dipulangkan. Hal ini KBRI tidak boleh lepas tangan,” urainya.

Sudirman, anggota DPD RI Asal Aceh memberi apresiasi kepada GAN yang selama ini banyak membantu permasalahan masyarakat Aceh di sana. “Saya tentu selaku Dewan perwakilan daerah merasa kecewa dengan sikap KBRI Malaysia yang tidak mengindahkan surat kita. Tentu hal ini sangat beda dengan KBRI Thailand yang begitu respon ketika kita minta bantu,” kata Hai Uma.

Lanjutnya, hal ini menjadi catatan penting kita selaku wakil rakyat yang notabenya mengawasi dan memberikan pertimbangan tentu tau, siapa yang pantas kita berikan rapor hijau dan siapa yang pantas kita berikan rapor merah. “Nanti kita akan memberitahukan hasil ini ke kemenlu, karena ini menyangkut bidangnya,” tegasnya.

Sejauh ini, belum ada biaya pengobatan pengidap penyakit tubercolosis akut itu. Biaya pengobatan mencapai Rp25 juta. (slm/rif)