BANDA ACEH (RA) – PLN Wilayah Aceh tegaskan tidak ada kenaikan tarif daya listrik tahun ini karena isu kenaikan tarif listrik kembali menjadi polemik di masyarkat ataupun di media social.
Humas PLN Aceh T Bahrul Halid menyampaikan, untuk Aceh tarif listrik per 1 Januari 2017 hanya berlaku untuk pelanggan rumah tangga mampu yang berdaya 900 Volt –ampere (VA) Dengan jumlah sekitar 61.643 rumah tangga sedangkan untuk pelanggan rumah tangga yang tidak mampu 313.435 yang tidak naik. Penentuan rumah tangga mampu dan tidak mampu merujuk pada data terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan kemiskikan (TNP2K) TNP2K.
Pencabutan subsidi, kata Bahrul diputuskan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) atau bukan keputusan sepihak pemerintah. Hal ini sesuai dengan pasal 34 ayat 1 UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan yang menyebutkan pencabutan subsidi listrik harus mendapat persetujuan DPR RI.
Disebutkan, keputusan mencabut subsidi ini juga melalui proses pembahasan panjang dan persetujuan oleh komisi VII DPR RI. Namun rapat komisi VII DPR Tanggal 22 Sepetember 2016 menyetujui dan memutuskan pencabutan subsidi listrik bagi rumah tangga mampu dengan daya 900 VA, Berlaku mulai 1 Januari 2017 secara bertahap.
Sejak saat itu, kata Bahrul, sosialisasi telah di lakukan secara intensif melalui berbagai media baik elektronik,surat kabar dan penyuluhan langsung oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan kemiskinan (TNP2K), Dan PT.PLN (Persero) Aceh.
”Keputusan penerapan subsidi listrik tepat sasaran dengan mencabut subsidi untuk rumah tangga mampu pelanggan 900 VA,tidak di putuskan sepihak oleh pemerintah,” ujar Bahrul.
Selama ini, pelanggan mampu mendapat subsidi lebih besar. Sebagai contoh, rumah tangga mampu pelanggan 900 VA dengan konsumsi listrik 140 KWH per bulan,tagihan bulanan sekitar Rp. 84.000.
Semestinya mereka membayar sekitar Rp. 189.000 per bulan sesuai tariff keekonomian artinya selama ini rumah tangga mampu berdaya 900 Va mendapat subsidi Negara sebesar Rp.105.000 per bulan.
Padahal masyarakat tidak mampu dengan konsumsi listrik yang lebih rendah,yaitu 70 kwh per bulan,dengan tagihan listrik sekitar Rp.42,000 per bulan,hanya menerima subsidi sekitar Rp.52.000 per bulan.
Masyarakat tidak mampu yang terkena pencabutan subsidi bisa melapor untuk di revisi Pemerintah Membuka Posko Pusat Pengaduan Subsidi Listrik di kantor Direktorat Jendral ketenagalistrikan, kementerian ESDM di Jakarta alamat website subsidi.djk.esdm.go.id nomor telpon 021-522483 pengaduan tersebut akan diteruskan ke posko pusat di Ditjen Ketenagalistrikan.
Selanjutnya akan dilakukan verifikasi oleh TNP2K.Jika Berdasar hasil verifikasi pengadu memang layak mendapat subsidi,maka TNP2K akan merekomendasikan ke PT.PLN (Persero) untuk menindaklanjuti . (ri/ra)
