Harianrakyataceh.com – Wacana pemindahan ibu kota bukanlah perkara mudah. Di mana pun lokasinya, banyak aspek yang diperlu dipertimbangkan.DKI Jakarta, yang sedari awal republik ini berdiri ditetapkan sebagai Ibu Kota, sudah tak lagi “ramah”.
Sekalipun demikian, kalaupun nanti pemerintah jadi migrasi Ibu Kota, provinsi yang dulu bernama Jayakarta ini harus tetap eksis sebagai salah satu pusat mobilitas masyarakat.
Demikian disampaikan Pakar Lingkungan Universitas Indonesia, Tarsoen Waryono. Menurut Tarsoen, serumit apapun persoalannya, Jakarta harus tetap eksis.
Menurutnya, hirup pikuk yang terjadi saat ini karena semua pusat kegiatan tertumpu dan terletak di Jakarta, baik pusat-pusat kegiatan pemerintahan, maupun pusat perdagangan dan niaga.
Padahal, pada saat Batavia atau Jayakarta dikuasai oleh kolonial Belanda, saat itu luas wilayahnya tercatat ± 47.000 ha dan hanya diplot untuk 1 juta jiwa penduduk.
Kini luasnya bertambah menjadi ± 65.000 ha dan jumlah penduduknya 11 juta jiwa. Sedangkan pada siang harinya tercatat 23 juta jiwa.
Ditambah dengan jumlah kendaraan bermotor tercatat 16,4 juta unit baik kendaraan roda-4, roda-3 maupun roda-2.
“Inilah yang mendorong untuk mengalokasikan dipindahkannya ibu kota negara,” tegas Tarsoen kepada JawaPos.com, Sabtu (8/7).Tarsoen memiliki tiga pertanyaan terkait wacana ini. Suatu pertanyaan mendasar apakah ibu kota dipindahkan akibat kepenatan dan kejenuhan Jakarta?
Apakah tidak mampu menata agar suasana ibu kota menjadi eksis tetap di Jakarta, dengan kondisi aman, nyaman, berwibawa dan memiliki karakter kota tropis dunia? Atau, apakah hanya sekedar slogan agar pemerintahan yang sekarang ini juga harus ikut memikirkan atas gagasan-gagasan yang telah dilontarkan?
“Dari ketiga pertanyaan tersebut, tampaknya perlu dirangkum dan dijadikan pertanyaan yang rasional yaitu bagaimana menciptakan Jakarta tetap eksis, akan tetapi didukung oleh kondisi tatanan administratif, ekonomi, politis dan keamanan yang mampu menjamin Jakarta sebagai pusat pemerintahan Indonesia,” papar Tarsoen.
Tarsoen menilai, ibu kota harus memiliki nilai yang strategis baik dalam hal administratif, juga makna ekonomi dan politis. Pada saat
Presiden Soekarno, kukuh ingin memindahkan ibu kota ke Palangka Raya (Kalimantan Tengah).
Tarsoen mengungkapkan pada saat itu sangatlah wajar karena motto yang harus dilakukan adalah ”Ganyang Malaysia”.
Berbeda halnya dengan era Presiden Soeharto yang ingin memindahkan ibu kota ke Jonggol (± 60 km) dari Jakarta. Keinginan tersebut saat itu karena terpengaruh oleh pindahnya pusat Pemerintahan Malaysia ke Putrajaya (± 60 km) dari Kualalumpur.(cr1/JPG)
