SUBULUSSALAM (RA) – Ratusan warga Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam mengamuk dan membakar sejumlah fasilitas Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit milik PT Asdal Prima Lestari yang berada di Wilayah Desa Lae Langge, Kecamatan Sultan Daulat, sekitar pukul 22.30 WIB, Rabu (2/7).
Akibatnya, delapan unit kendaraan milik perusahaan hangus terbakar, dan tujuh rusak ringan setelah dihujani batu oleh warga. Tak hanya kendaraan, gudang bahan bakar minyak yang berisi dua buah tangki besar juga turut dibakar. Empat titik bangunan lainnya termasuk kantor utama perusahaan juga rata dengan tanah. Namun demikian, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu.
Kapolres Aceh Singkil AKBP Ian Rizkian Milyardin, SIK saat turun ke lapangan mengatakan kejadian bermula adanya penangkapan terhadap salah seorang tokoh warga Desa Singrun, Kecamatan Sultan Daulat, H Zainal oleh pihak Kejaksaan Negeri Aceh Selatan.
Dimana H Zainal divonis Pengadilan Negeri Aceh Selatan pada tahun 2016 lalu, terkait dengan penyerobotan lahan milik PT Asdal yang masuk dalam wilayah Aceh Selatan. PT Asdal pada saat itu, mengadukan H Zainal karena menyerobot lahan PT Asdal.
Penangkapan itu kata Kapolres Ian, dihembuskan isu penculikan terhadap H Zainal. Mendapat kabar tokoh masyarakat diculik, ratusan masyarakat terus berkumpul dan langsung menuju lokasi perkantoran PT Asdal yang tak jauh dari pemukiman warga. Di sana, kata Kapolres, ratusan massa langsung memasuki area PT Asdal dan membakar sejumlah fasilitas milik perusahaan.
Menurut Kapolres Ian, penanganan kasus pembakaran tersebut akan melibatkan Polres Aceh Selatan karena area tempat kejadian perkara sebagian masuk dalam wilayah Aceh Selatan. Untuk pengamanan lokasi, saat ini sudah diturunkan tiga pleton dari satuan Brimob, dan 50 personel dari Polres Aceh Singkil. bahkan tambah Kapolres, pasukan juga ditambah untuk penanganan lokasi kejadian dari Polres Aceh Selatan.
Kapolres Ian mengaku saat ini pihaknya akan terus mendalami permasalahan tersebut siapa saja yang terlibat dalam aksi pembakaran itu. Pasca kejadian itu, keadaan di lapangan sudah kondusif. Namun sambung Kapolres, pihaknya akan terus berada di lokasi kejadian untuk mengantisipasi adanya serangan susulan.
“Dengan waktu tak ditentukan, personel kepolisian terus berada di lokasi meski keadaan sudah kondusif,” kata Kapolres Ian.
Sementara, Human Resourceh Departement (HRD) PT Asdal, Edi kepada wartawan mengatakan, pada tahun 2016 lalu, PT Asdal melaporkan H Zainal karena menyerobot lahan milik perusahaan seluas 30 hektar. Setelah disidang, terbukti yang diserobot hanya 5,2 hektar dan H Zainal divonis penjara 1 tahun.
Saat kejadian, Edi mengaku sangat kaget dimana malam itu ratusan massa berbondong-bondang dengan kendaraan datang ke lokasi dan langsung membakar basecamp karyawan dan kendaraan roda empat milik perusahaan. Menurut Edi, kerugian perusahaan atas kejadian itu mencapai Rp7 miliar.
Informasi yang dihimpun Rakyat Aceh, sebelum terjadinya kejadian pembakaran basecamp perusahaan, warga sempat mendatangi Mapolsek Sultan Daulat karena pada saat itu pihak Kejaksaan Negeri Aceh Selatan membawa H Zainal ke Mapolsek. Amarah massa sangat tinggi, akhirnya H Zainal dilepas dan kembali ke rumahnya, tapi dengan syarat esok harinya harus menyerahkan diri ke Kejaksaan Aceh Selatan. Tak lama H Zainal keluar, massa terus menuju lokasi perkantoran Asdal dan langsung membakar fasilitas perusahaan.
Sementara, Kepala Desa Lae Langge Amran Manik saat diwawancarai wartawan di lokasi kejadian menjelaskan bahwa hubungan masyarakat dengan perusahaan saat ini memang kurang baik. Karena, beberapa usulan warga seperti permohonan bantuan tidak diindahkan perusahaan. Bahkan beberapa waktu lalu, pemuda pernah mengajukan permohonan honor untuk pemuda tapi tidak direspon perusahaan. “Pernah diajukan pemuda tapi diabaikan,” kata Amran Manik.
Menanggapi kejadian itu, Ketua Ikatan Pemuda Sultan Daulat (IKAPAS) Pak Kandong Maha turut angkat bicara. Menurut Andong, dalam penyelesaian masalah tersebut mestinya harus dilakukan pendekatan secara khusus, jangan hanya mengedepankan hukum tetapi mediasi juga sangat dibutuhkan. Karena pihak perusahaan juga mempunyai kesalahan sejak dari awal beroperasi sampai dengan sekarang.
Andong juga meminta kepada pemerintah setempat, DPRK dan elemen lainnya harus turut memperhatikan masyarakat, bila ada tersandung hukum atas kejadian itu.
“Harapan saya selaku ketua IKAPAS jika nanti ada warga tersandung hukum dalam penanganan kasus ini pemerintah harus turun untuk membela. Karena bukan warga saja yang bermasalah,” pinta Andong. (lim/mai)
