Lima Napi Koruptor Gagal Terima Remisi

ist

LHOKSEUMAWE (RA) – Lima narapidana kasus korupsi yang mendekam di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Lhokseumawe dipastikan tak mendapatkan remisi HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72.

Para napi koruptor ini memang tak diusulkan pihak Lapas, disebabkan, belum membayar denda dan ganti rugi sesuai kententuan hukum saat putusan pengadilan.

Kepala Lapas Kelas II-A Lhokseumawe, Elly Yuzar, dikonfirmasi Rakyat Aceh, kemarin, juga membenarkan, pihaknya tidak mengusulkan narapidana korupsi untuk memperoleh pengurangan masa hukuman atau remisi kemerdekaan.

Dari lima napi kasus korupsi itu, satu orang diantaranya baru beberapa hari menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Lhokseumawe.
“Salah satu syarat mendapatkan remisi sudah menjalani masa hukuman minimal 6 bulan dan kepada napi kasus korupsi juga harus membayar denda dan ganti rugi sesuai putusan pengadilan dan Mahkamah Agung (MA),”ucapnya.

Dia mengatakan, sebenarnya napi kasus korupsi yang menjalani masa hukuman di Lapas ada enam orang yakni dua perempuan dan empat laki-laki. Namun, yang akan mendapatkan remisi itu hanya 1 orang atasnama Dede, karena sudah membayar denda dan ganti rugi dari tindak pidana korupsi tersebut.

Sedangkan, lima orang lainnya belum membayar denda dan ganti rugi seperti Khatijjah mantan istri bupati Aceh Utara, Ilyas Pase, periode 2007-2012. Saat itu, dia menjabat  Ketua Sanggar Meuligoe Cut Meutia Aceh Utara, putusan pengadian harus membayar denda Rp 200 juta dan ganti rugi Rp 167 juta.

Kemudian, mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Lhokseumawe, Dasni Yuzar, terbukti bersalah dijerat tindak korupsi berjamaah bersama anaknya Reza Maulana dan adiknya Amir Nizam.

Dalam keputusan Mahkamah Agung (MA) Dasni dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Sedangkan, anak bersama adiknya dengan hukuman penjara selama 4 tahun. Ketiga napi korupsi ini harus mengembalikan dana hibah yang dikorupsi dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tahun 2010 sebesar Rp 1 miliar.

Kemudian, Helma Faidar, mantan Bendahara Umum Daerah (BUD) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Lhokseumawe. Dia tersandung kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) tahun 2011 dan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dan harus membayar denda Rp 50 juta. (arm/min)