Akademisi: Ide Pembentukan Tim Khsusus UUPA Mubazir

Rakyat Aceh

LANGSA (RA) – Akademisi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, Amiruddin Yahya Azzawiy menilai ide pembentukan tim khusus (Timsus) untuk mengawal Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) di pemerintah pusat terkait polemik regulasi Pilkada mubazir. Karena, pembentukan timsus tidak perlu dilakukan dan tidak efektif baik dalam tinjauan politik, hukum dan finansial.

“Masih ada lembaga resmi pemerintah yang bisa diberdayakan, jadi berdayakan saja fungsi Pemerintah Aceh, DPRA dan anggota Legislatif asal Aceh. Mereka yang lebih mengetahui bahkan pihak yang memiliki otoriti untuk mendiskusikannya dengan pemerintah pusat,” kata Amiruddin kepada Rakyat Aceh, Ahad (13/8).

Menurut Amiruddin, melibatkan pihak ketiga dalam konsultan atau lembaga profesional dijadikan timsus mengawal UUPA sangat tidak tepat. Sebab, mereka tidak dapat berbuat banyak, bahkan kemunculannya akan berdampak pada ketidakpercayaan kepada pemerintah Aceh, DPRA dan anggota DPR RI asal Aceh.

Ia menambahkan, selain itu keberadaan tim tersebut juga tidak dapat mengambil kebijakan apapun.
“Saya kira tidak perlu, karena secara politik mereka tidak bisa berbuat banyak dalam menentukan kebijakan politik di DPR RI. Sebab posisinya berada di luar sistem eksekutif dan legislatif. Secara hukum, mereka bukanlah penentu dan pembuat peraturan dan kemudian secara finansial akan berdampak pada APBA,” jelasnya.

Ia menjelaskan, kehadiran dan keberadaan timsus untuk mengawal UUPA ini tidak memiliki pengaruh yang besar, meskipun profesionalitas mereka diakui tapi bukanlah pembuat dan pihak yang menetapkan peraturan. Menyangkut ide dan pemikiran boleh disampaikan, akan tetapi harus mempertimbangkan secara holistik manfaatnya, baik secara politik, hukum maupun finansial.

Dikatakannya, langkah strategis yang perlu dilakukan adalah memaksimalkan fungsi Pemerintah Aceh, DPRA dan anggota DPR RI utusan Aceh untuk membangun sinergisitas dengan pihak yang berperan langsung dalam pembuatan undang- undang di pemerintah pusat dan DPR RI. Langkah politik perlu dilakukan oleh tiga elemen tersebut guna membuka komunikasi dengan pemerintah pusat untuk membicarakan lebih intensif dan tersistem berkaitan dengan produk perundangan- undangan untuk Aceh.

“Aceh harus menjadi bagian terpenting dan harus masuk dalam pemetaan strategis pembangunan yang akan dilakukan pemerintah pusat, baik dalam aspek politik, hukum, ekonomi, sosial, agama dan budaya. Tentunya, membuka komunikasi dan kompromi politik dengan pemerintah pusat sangat diperlukan,” imbuhnya.

Ia menerangkan, dalam konsisi seperti inilah diharapkan kepiawaian pelaku politik di Aceh dan utusan perwakilan Aceh di Senayan untuk memainkan perannya dalam memajukan Aceh. (dai/lin)