Perdamaian Harus Terjaga

PERINGATI PERDAMAIAN: Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah bersama unsur Forkopimda memukul Rapa'i pada peringatan 12 Tahun Aceh Damai di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh, Selasa (15/8). Humas Aceh

BANDA ACEH (RA) – Walau perdamaian Aceh telah 12 tahun, namun sejumlah tantangan masih harus dihadapi. Tingkat kemiskinan masih terbilang tinggi, mencapai 16,8 persen dan pengangguran 7,39 persen. Kualitas layanan kesehatan dan pendidikan juga belum memuaskan. Namun masyarakat Aceh cukup menikmati kondusifitas keamanan, penghormatan terhadap hak sipil politik juga meningkat.

Refleksi itu, disampaikan Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah di lapangan Blang Padang, Banda Aceh, Selasa (15/8). Sambung Nova, Badan Pusat Statistik pernah memposisikan Aceh, sebagai wilayah dengan indeks demokrasi tertinggi di Indonesia.

Sementara bidang keterbukaan informasi, Pemerintah Aceh selama tiga tahun ini, telah mendapatkan penghargaan sebagai lembaga dengan Indeks Keterbukaan Informasi terbaik di Tanah Air.

Demikian juga dalam hal pengelolaan keuangan, dua tahun terakhir ini Pemerintah Aceh mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI. Sementara dalam bidang investasi, perlahan tapi pasti, realisasi investasi mulai menanjak meski belum pada tahap memuaskan.

“Semua pencapaian ini tidak boleh puas, sebab tantangan untuk merawat, melestarikan dan mengisi perdamaian masih cukup berat. Masih banyak “PR” yang harus dituntaskan, di antaranya soal kemiskinan,” sebutnya. “Semua itu merupakan tantangan yang harus kita hadapi bersama. Meski cukup berat, kalau kita semua kompak dan bersatu, Insya Allah kita mampu mengatasi masalah itu.”

Pasal UUPA Direvisi

Terkait revisi dua pasal UUPA, Nova mengaku akan segera mencari tahu penyebab dan solusinya. Katanya, apakah itu secara sistematis ada niat dari Pemerintah Pusat dan DPR RI untuk merevisi UUPA, atau memang ada konsekuensi lain atas perubahan terhadap dua undang-undang tersebut.

“Kita tentu harus menelaah kembali masalah itu secara baik, agar tindakan kedepan akan tepat dan tidak menyentuh hal-hal yang terlalu politis. Jadi Pemerintah Aceh akan menelusuri itu secara hati-hati,” pungkasnya.

Menjadi Contoh Dunia

Perdamaian Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), harus terus dijaga apalagi telah menjadi contoh dan dipelajari banyak negara. Hal itu disampaikan Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haytar. Malik Mahmud mengatakan perdamaian Aceh dengan Pemerintah Pusat ini merupakan peristiwa yang sangat bersejarah, sehingga membuat banyak negara luar ikut mempelajari proses perdamaian Aceh seperti Kolombia, Thailand, Filipina dan Myanmar.

“Mereka datang ke Aceh mempelajari bagaimana Aceh bisa menjalani perdamaian setelah 30 tahun dilanda konflik, dan ini menjadi kewajiban masyarakat Aceh dan Pemerintah Aceh untuk terus menjaganya,” Malik Mahmud.

Malik Mahmud berterima kasih kpada pihak yang terlibat dalam proses perdamaian Aceh yakni para ulama lama, tokoh adat, pendidikan yang selama ini terus merawat dan menjaga serta melestarikan perdamaian Aceh. Karena dengan perdamaian tercipta stabilitas politik dan ekonomi. ini dapat dibuktikan dari tiga kali pilkada berlangsung pasca damai semuanya berjalan relatif aman, dan dapat menunjukkan kepada dunia bahwa Aceh adalah daerah yang indah dikunjungi, dan berinvestasi.

Ia mengharapkan kepada seluruh komponen masyarakat terutama kepada Pemerintah agar dapat mengisi Perdamain ini dengan pembanguna yang menyentuh langsung terhadap tatanan hidup masyarakat Aceh. Itu yang sangat kita harapkan.

“Saya sudah sampaikan sama Gubernur, Wakil Gubernur dan Pemerintah Aceh kita harus bekerja sama, bagaimana caranya yang terbaik untuk membangun Aceh, makmur dan sejahtera, sya yang tua disini bersedia untuk memberi ruang pikiran yang baik dan bijaksana” tutur Malik Mahmud. (mag-71/mai).