BANDA ACEH (RA) – 16 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), tidak mengikuti tes urine tahap II yang digelar Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh, Rabu (16/8). Sebelumnya direncanakan peserta tes urin berjumlah 35 orang, namun yang ikut hanya 19 orang.
Anggota DPRA yang tidak ikut tes urine tersebut tiga orang dari Fraksi Partai Aceh (FPA). Satu orang diantaranya tersangka penyalahguna narkotika yang saat ini ditahan pihak kepolisian. Dua lainnya, sedang tugas luar daerah dan sakit. Sementara 13 lainnya, tidak ikut tes urine tanpa alasan yang jelasnya.
Tes yang dilakukan Bidang Rehabilitasi Seksi PLR BNNP Aceh itu, digelar di depan ruang serba guna gedung DPRA, Banda Aceh. Ketua Tim Tes Urine anggota DPRA dr. Deny, mengatakan hasil dari tes urine terhadap anggota DPRA akan diserahkan pada Kepala BNNP Aceh Brigjen Pol. Eldi Azwar dan kemudian akan diteruskan pada Ketua DPR Aceh Tgk Muharuddin.
Ketua Fraksi Partai Aceh, Iskandar Usman Al Farlaki yang hadir untuk memantau anggotanya yang dites urine mengatakan, dua orang anggotanya yang belum dites untuk dapat melakukan kembali tes urine di Kantor BNNP Aceh secepatnya.
“Dimana dua orang anggota Fraksi Partai Aceh satu orang dalam keadaan sakit dan satu orang sedang tugas di luar daerah. Serta seorang yang terlibat kasus penyalahguna narkotika tidak mengikuti tes ini,” kata Iskandar Usman.
Sementara menurut Ketua Komisi VII DPRA, Ghufran Zainal Abidin mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi gerak cepat Pimpinan DPRA terkait dengan pencegahan penggunaan narkoba khususnya di lembaga DPRA.
“Dengan adanya kebijakan ini minimal sudah ada upaya menghilangkan persepsi masyarakat terhadap lembagan dewan. Saya sebagai anggota DPRA dari partai PKS juga memberikan apresiasi kepada BNNP dan semua pihak yang telah mendukung upaya ini,” kata Ghufran Zainal Abidin yang juga sebagai Ketua DPW PKS Aceh.
Ia juga meminta pada seluruh anggota DPRA dari Partai PKS untuk dapat memenuhi dan melaksanakan tes urine tersebut. Dan PKS Aceh juga siap bekerja sama dengan BNNP Aceh untuk melakukan tes urine terhadap pengurus partai PKS, baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dan terhadap seluruh kader PKS siap di tes urinenya.
Bahkan PKS akan memberi hukuman yang sangat tegas kepada kadernya bila diketahui terlibat dengan narkoba, pihaknya tidak akan mentolerir dengan masalah narkoba yang saat ini diketahui sudah sangat meresahkan dan sudah merambah kesemua level. (mag-71/mai).
